Harga pangan

Kedelai Tidak Dikenai Bea Masuk

Kompas.com - 12/02/2011, 03:02 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah tidak akan memberikan subsidi kedelai, seperti yang dilakukan tahun 2008. Yang dilakukan pemerintah, membebaskan bea masuk kedelai impor.

”Bea masuk (BM) nol persen sudah kami sepakati. Harga kedelai di pasar yang masih tinggi kemungkinan dari stok kedelai yang dibeli pada bulan Desember lalu. Saat itu bea masuknya sebesar 10 persen. Kami yakin harga kedelai impor yang dibeli saat ini sudah turun,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo di Jakarta, Jumat (11/2).

Menurut dia, sejak akhir Desember, pemerintah terus menurunkan BM impor kedelai, dari 10 persen diturunkan menjadi 5 persen hingga akhirnya menjadi nol persen yang tertuang dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011.

Dalam ketentuan itu, ditetapkan bahwa tarif BM kedelai akan kembali dinaikkan pada 1 Januari 2012 menjadi 5 persen.

Gunaryo mengatakan, meski harga kedelai bergejolak, pemerintah belum berencana menggelontorkan program subsidi kedelai. Pasalnya, berkaca dari pengalaman tahun 2008, program tersebut banyak memunculkan kekisruhan.

Saat itu subsidi diberikan dengan sistem kupon bagi perajin. Kupon itu berisi potongan harga Rp 1.000 per kilogram dan kuota yang bisa dibeli oleh perajin. Dana yang dialokasikan untuk program itu berkisar Rp 500 miliar.

”Kami belum berpikir ke arah sana. Pengalaman tahun 2008 membuat kami belajar banyak. Banyak yang tidak tepat sasaran dan memunculkan masalah di sana-sini,” katanya.

Terkait dengan desakan agar tata niaga kedelai diserahkan ke Bulog, Gunaryo mengatakan, kebijakan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar.

”Dulu era Soeharto, Bulog memang pernah mengatur tata niaga kedelai. Bulog menjadi importir tunggal. Sekarang hal itu sulit direalisasikan karena butuh angggaran besar,” ujarnya.

Shindoro, pengusaha tahu di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengatakan, seharusnya pemerintah memberdayakan kedelai lokal ketimbang mengimpor kedelai.

”Untuk pembuatan tahu, kedelai lokal lebih berkualitas,” ujar Shindoro. Sayangnya, kata Shindoro, tidak ada tata niaga untuk kedelai lokal.

Dalam dua bulan terakhir, harga kedelai di Purwakarta, Jawa Barat, naik dari Rp 5.800 per kilogram menjadi Rp 6.500-Rp 6.700 per kilogram. Para perajin berharap pemerintah segera bertindak untuk mengendalikan harga kedelai karena kian mengancam kelangsungan usaha.

Sudarmo (40), petani kedelai di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jateng, mengatakan, rata-rata harga jual kedelai lokal sekitar Rp 5.000 per kilogram.

Petani lain, Mashadi, menyarankan agar pemerintah mendorong pengembangan tanaman kedelai di daerah-daerah penghasil. Petani yang serius menanam kedelai seharusnya dibantu lebih intensif. (ENY/UTI/MKN/WIE)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau