Sultan Usulkan PNPM Modifikasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) modifikasi untuk setiap pedukuhan atau dusun di DIY yang terkena dampak erupsi Merapi. Program ini dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi.

"Harapan saya, paling lambat bulan Maret mendatang, pembangunan shelter atau hunian sementara korban erupsi Merapi selesai. Selanjutnya, untuk proses pemulihan pascabencana di luar hunian sementara kami mendesain PNPM modifikasi," kata Sultan, Kamis (17/2/2011) di Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Menurut Sultan, PNPM mandiri yang biasanya hanya untuk kelompok masyarakat miskin diusulkan untuk diterapkan pada setiap pedukuhan atau dusun yang terkena imbas erupsi Merapi. Sebab, letusan Merapi membawa dampak bagi seluruh masyarakat di seluruh kelas ekonomi.

"Erupsi Merapi mengenai semua orang, baik itu miskin maupun kaya. Karena itu, PNPM yang biasanya hanya ditujukan bagi orang miskin kini kami usulkan untuk diterapkan pada setiap pedukuhan yang terkena dampak Merapi," ujarnya.

PNPM modifikasi diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi rakyat di tempat mereka berdomisili. Pilihan jenis usaha diserahkan pada setiap dusun.

Hingga Maret

Proses pemulihan pascabencana erupsi Merapi berlangsung hingga Maret. Tahun 2010, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 122 miliar untuk proses rehabilitasi Merapi. Seluruh pihak turut serta dalam proses ini, baik Pemprov D IY, kabupaten/kota, maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah bulan Maret, semua proses pemulihan pascabencana akan dilakukan melalui PNPM modifikasi. Operasional program ini berasal dari APBN.

Tahun 2011, total dana pemulihan bencana Merapi mencapai Rp 324 miliar. Untuk proses ini, Pemprov DIY menyiapkan dana sebesar Rp 89 miliar, pemerintah melalui APBN sekitar Rp 200 miliar dan sisanya disokong kabupaten/kota.

"Dana ini akan digunakan untuk pembangunan berbagai macam infrastruktur yang rusak karena erupsi Merapi, seperti pembangunan jembatan, normalisasi sungai, perbaikan pasar tradisional, dan sebagainya," kata Sultan.

Harus segera selesai

Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan, pembangunan hunian sementara harus segera diselesaikan agar warga korban erupsi Merapi tak terlalu lama berada di tempat pengungsian. Seluruh hunian sementara dirancang untuk bisa dihuni selama dua tahun.

Selain dijanjikan hunian sementara, para korban erupsi Merapi juga mendapat jaminan hidup dari pemerintah berupa uang Rp 5.000 dan beras empat ons per jiwa per hari.

Menurut Sri Purnomo, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman masih fokus dalam penyediaan hunian sementara bagi para korban erupsi Merapi. Sementara itu, bagaimana nasib para pengunsi setelah dua tahun ke depan hingga kini masih belum jelas.

"Pembangunan rumah permanen bagi para pengungsi masih membutuhkan diskusi panjang. Kami fokus dahulu dengan pembangunan hunian sementara," ujarnya.