Jaksa penuntut umum Abdel Majid Mahmud menunduh empat pejabat era Mubarak itu telah melakukan praktik pencucian uang dan pencurian uang negara.
Al-Adly adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Ahmed Ezz adalah mantan Kepala Biro Ekonomi Partai Demokratik Nasional (NDP) yang berkuasa pada era Mubarak. El-Maghrabi adalah mantan Menteri Perumahan dan Garana adalah mantan Menteri Pariwisata.
Pengadilan pidana kota Kairo juga memutuskan untuk memperkuat keputusan jaksa Abdel Majid Mahmud. Jaksa itu melarang mantan Mendagri dan istrinya, Ilham Sharshar, serta putranya, Al Qaser Sharif, menggunakan harta bergerak dan tak bergerak serta saham dan surat berharga di bank-bank dan perusahaan-perusahaan.
Jaksa itu juga melarang Kepala Badan Pengembangan Industri Amr Asal meninggalkan Mesir hingga pemeriksaannya atas dugaan korupsi selesai.
Pengadilan pidana sedang menyelidiki pengaduan dari mantan anggota parlemen, Mustafa Bakri, terhadap Menteri Keuangan pada era rezim Mubarak, Youssef Boutros Ghali. Bakri menuduh Boutros Ghali telah merugikan negara sebesar 450 juta pound Mesir (sekitar 75 juta dollar AS).
Mantan Menkeu ini dituduh telah membebaskan pajak untuk bisnis pemasokan peralatan pabrik baja milik Ahmed Ezz di daerah Ain Sokhna.
Jaksa penuntut umum yang lain, Asim al Jauhari, juga meminta lembaga negara mengontrol praktik korupsi serta menyelidiki kekayaan semua pejabat era rezim Mubarak dan empat pemimpin redaksi media setengah resmi dari harian Al Ahram, Akhbar Al Youm, Al Joumhuriah, dan Rouz el Yousef. Al Jauhari juga meminta menyelidiki kekayaan semua mantan anggota parlemen dari NDP dan mantan pejabat partai berkuasa pada era Mubarak itu.
Lembaga kontrol negara tersebut telah menerima 500 pengaduan tentang para pejabat pada era Mubarak yang memiliki kekayaan tidak lazim.
Bank sentral Mesir, seperti dikutip harian Al Ahram, telah memerintahkan semua bank di Mesir melarang transfer dana ke luar negeri atas nama para pejabat era rezim Mubarak atau orang yang terkait dengan pejabat tersebut.
Di Kairo telah dibentuk perhimpunan pakar hukum untuk mengembalikan kekayaan Mesir. Rakyat Mesir sangat percaya bahwa puluhan milliar dollar AS dari kekayaan negara telah dikorup Mubarak sekeluarga dan kroni-kroninya.
Menurut harian Al Ahram, pada 7 Februari, empat hari sebelum jatuhnya rezim Mubarak, ada transfer uang 620 juta dollar AS atas nama pejabat tinggi pada era Mubarak dari Bank Barclays di Inggris ke sebuah bank di Swiss.
Perhimpunan pakar hukum itu telah mengirim surat permintaan kepada otoritas Swiss agar membekukan semua rekening milik pejabat era rezim Mubarak di bank-bank Swiss.