Jaksa Agung Bekukan Aset Mubarak
Kairo, Kompas -
Sebelumnya hari Minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Swiss, seperti dikutip kantor berita asing, mengungkapkan bahwa aset kekayaan Mubarak dan kroni-kroninya yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan Swiss mencapai puluhan miliar franc Swiss.
Otoritas Swiss mengungkapkan, aset-aset yang dibekukan itu milik 12 mantan pejabat tinggi Mesir, di antaranya Mubarak, empat menteri era Mubarak, dan sejumlah pejabat Partai Demokratik Nasional (NDP) yang berkuasa pada era Mubarak.
Sementara itu, dalam upaya mencari simpati publik, PM Amed Shafik mengatakan akan mengumumkan kabinet baru dalam waktu dekat dengan melibatkan sejumlah tokoh oposisi.
Wartawan Kompas di Kairo,
Pemerintah ad interim pimpinan Perdana Menteri Ahmed Shafik menjadi ajang kritik berbagai kekuatan politik karena dianggap bagian dari rezim Mubarak.
Aktivis koalisi revolusi pemuda 25 Januari menggelar unjuk rasa lagi hari Selasa di Alun-alun Tahrir untuk menuntut pembentukan pemerintah baru teknokrat, menggantikan pemerintah ad interim pimpinan Perdana Menteri Ahmed Shafik saat ini. Koalisi pemuda itu dalam pernyataannya yang disebarkan lewat Facebook menegaskan, revolusi belum selesai dan tidak akan pernah berdiam diri.
Mantan Direktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang kini memimpin lembaga nasional untuk perubahan, Mohamed ElBaradei menyerukan segera dibentuk dewan presidium dengan beranggotakan dua tokoh sipil dan seorang militer yang memimpin masa transisi dan memulai dialog nasional.
Ia menyatakan, pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu presiden mendatang bergantung pada dukungan rakyat kepadanya. Mantan direktur IAEA itu meminta tidak tergesa-gesa menyelenggarakan pemilu parlemen dan minimal butuh waktu satu tahun untuk penyelenggaraan pemilu parlemen.
Menurut dia, penyelenggaraan pemilu parlemen yang tergesa-gesa bisa membuat loyalis Mubarak kembali berkuasa di Mesir.
Wartawan senior yang juga pengamat politik Muhammad Hasanein Haikal mengatakan, keberadaan mantan Presiden Mubarak di kota wisata Sharm El Sheikh bisa mengantarkan kota itu menjadi sarang antirevolusi. Menurut Haikal, Mubarak bisa menggunakan kekuatan asing atau regional untuk melakukan serangan balik terhadap revolusi.
Partai beraliran kiri Tajamu’ menyerukan dibentuk front yang beranggotakan semua kekuatan politik untuk menuntut pelaksanaan sepenuhnya revolusi pemuda 25 Januari. Partai Tajamu’ telah berkonsultasi dengan Ikhwanul Muslimin dan partai Wasat dalam upaya pembentukan front tersebut.
Dalam konteks amandemen konstitusi, ketua komite penyusunan konstitusi Tariq El Bishri mengungkapkan, komite telah melakukan revisi atas 12 pasal dalam konstitusi. Revisi itu di antaranya yang terpenting adalah mengurangi otoritas presiden dan memperkuat otoritas lembaga legislatif sebagai lembaga pengawas dan legislasi serta mekanisme pelaksanaan pemilu yang demokratis.
Menurut dia, proses revisi konstitusi akan selesai pada hari Kamis nanti dan selanjutnya diajukan kepada dewan agung militer kemudian ditawarkan kepada rakyat melalui referendum.
El Bishri mengungkapkan, komite berkomitmen bahwa revisi konstitusi harus sesuai dengan aspirasi rakyat untuk membawa negeri Mesir ke arah demokrasi. Ia menegaskan pula, revisi konstitusi itu menjamin agar pemilu presiden dan parlemen mendatang benar-benar bisa mewakili aspirasi segenap rakyat Mesir dari semua aliran dan tingkatan.
”Pasal-pasal yang direvisi diutamakan yang terkait dengan pusat-pusat kekuasaan seperti otoritas presiden dan parlemen,” ungkapnya lagi.
