DPR Sesali Pernyataan Dipo Alam

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR Komisi II Nurul Arifin menyesali pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam memboikot media massa yang dinilainya selalu menjelek-jelekan pemerintah.

"Bapak bukan juru bicara Presiden, mengapa Bapak seperti juru bicara? Mengapa Bapak mengancam seperti itu? " tanya Nurul Arifin, mantan aktris film yang mendapat kesempatan bertanya pertama dalam rapat dengar pendapat pemerintah dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3) siang ini.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, pemberitaan pers itu kritis dan selalu mengedepankan bad news is good news. "Jadi, jangan dihalangi," tambah Nurul.

Anggota Komisi II DPR lainnya juga berpendapat sama, menyesali dan kecewa dengan pernyataan Dipo. Malah, ada yang meminta Dipo membaca UU Pokok Pers dan dua UU lainnya terkait dengan media massa sebelum mengeluarkan pernyataan.

"Kalau Bapak sudah baca, Bapak pasti menyesal dan kecewa. Sebab, jika ancam boikot media massa, Bapak sama saja menutup informasi yang dibutuhkan," lanjutnya.

Maafkan Dipo

Selanjutnya, DPR juga mempersoalkan pernyataan Dipo sebagaimana dikutip media massa yang ingin mendidik wartawan, padahal pers sudah belajar banyak mengenai teori jurnalistik.

Tentang pernyataan Dipo mengenai "burung gagak hitam pemakan bangkai berbulu putih", yang menganalogikan dengan tokoh agama serta menyamakan para aktivis yang dijangkiti "wabah mata kalong sehingga tidak bisa melihat yang indah dari Indonesia", anggota Fraksi PDI-Perjuangan Alex Litaay, menganggap pernyataan itu tidak pantas dan menyinggungnya sebagai umat yang tokohnya dituding seperti itu.

"Sebagai sesama aktivis Dewan Mahasiswa (Dema) yang dibekukan sampai sekarang ini, saya memaafkan. Namun, jangan sampai melontarkan pernyataan seperti itu lagi," harap Alex.

Sebelumnya, di awal RDP, Dipo Alam sebenarnya ingin menjelaskan mengenai pernyataannya yang dinilai kontroversial, akan tetapi Ketua Sidang Chaeruman Harahap dari Fraksi Partai Golkar memintanya menunda seraya menunggu menjawab pertanyaan anggota DPR.

Ancaman

Seperti diberitakan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media bersangkutan.

Ia berpendapat, ancaman yang ia sampaikan merupakan bentuk pendidikan terhadap media. "Saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan. (Saya) mengingatkan mereka, kan hak saya sebagai rakyat. Jangan sampai media menjadi institusi yang can do no wrong," ucapnya.

Belakangan Dipo mulai terbuka. Ia menyebut TV One, Metro TV, dan harian Media Indonesia sebagai media yang kerap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan yang ia sebut tidak terukur. TV One adalah kepunyaan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sementara harian Media Indonesia dan Metro TV milik politisi Partai Golkar yang saat ini gencar membangun organisasi Nasional Demokrat, Surya Paloh.