Pegawai Kemenkeu Wajib Laporkan Kekayaan

Menkeu Agus Martowardojo(KOMPAS/RIZA FATHONI )

JAKARTA, KOMPAS.com - Cakupan pegawai Kementerian Keuangan yang harus membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diperluas. Jika sebelumnya, hanya sekitar 8.000 pegawai yang melaporkan kekayaannya, kini diperluas menjadi sekitar 28.000 orang, termasuk eselon satu.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan hal itu setelah pertemuan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/2/2011) di Jakarta. Pelaporan kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut Agus pemberian LHKPN ini akan membantu upaya standar kerja karyawan Kemenkeu menjadi lebih baik, transparan, dan profesional. Hal yang sama diungkapkan salah satu Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah.

Chandra menjelaskan dari jumlah 28.000 pegawai tersebut, 12.000 orang berasal dari Dirjen Pajak, sedangkan 6.000 lainnya dari Bea Cukai. Menurutnya ini merupakan inisiatif dan upaya Menteri Keuangan untuk melakukan pencegahan KKN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Siapa Diuntungkan dari gencatan Senjata Dua Pekan?

Anak Mutilasi Ibu Kandung di Lahat karena Judol, Psikolog Forensik Sebut Adiksi Judi Picu Kekerasan Ekstrem

Prabowo Resmikan Pabrik VKTR Magelang, Produksi Bus & Truk Listrik

Gedung Padel di Gunung Putri Jebol Usai Ledakan, Puing Berserakan hingga ke Sekolah

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com