JAMBI, KOMPAS.com - Sejumlah petani menduga pupuk bersubsidi diubah menjadi pupuk nonsubsidi, sehingga harganya jauh atau dua kali lipat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci Kamil di Jambi, Kamis (24/2/2011) saat dikonfirmasi mengatakan, di daerahnya banyak beredar pupuk nonsubsidi, diduga awalnya merupakan pupuk bersubsidi.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini menyebabkan petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh atau dua kali lipat di atas harga eceran tertinggi (HET)," katanya.
Kuat dugaan pupuk nonsubsidi itu berasal dari kabupaten lain yang merupakan pupuk bersubsidi yang sudah diganti karungnya atau menghilangkan tulisan pupuk bersubsidi.
Ia mencontohkan, pupuk bersubsidi seperti urea harganya hanya Rp 1.600/Kg, namun pupuk nonsusbsidi bisa mencapai Rp 3.000/Kg. Petani merasa butuh dan ingin menyuburkan tanaman padinya supaya produksinya tetap tinggi, terpaksa membeli dengan harga tinggi.
Hal senada juga diutarakan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sarolangun Hardiono yang menduga ada mafia pupuk, yang telah merugikan petani.
Kuat dugaan ada permainan antara oknum di PT Pusri dengan distributor untuk meraih keuntungan pribadi, hal ini sangat merugikan petani.
Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani kini sangat sulit, namun pupuk non subsidi banyak dijual di pasaran, tentu dengan harga tinggi.
"Untuk itu kita minta aparat penegak hukum dapat mengungkap pelaku atau mafia pupuk tersebut, karena selain merugikan petani juga mengancam terjadinya penurunan produksi," kata Hardiono.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang