Pemimpin Kosovo Terlibat Mafia
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic kepada Kompas di Jakarta, Senin (28/2). Jeremic berada di Jakarta dalam rangkaian kunjungan ke empat negara di Asia Tenggara, yakni Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
Jeremic mengatakan, tuduhan Thaci terlibat dalam organisasi kriminal tersebut tidak berasal dari Serbia, tetapi dari hasil penyelidikan Dewan Eropa (organisasi kerja sama antarnegara, yang beranggotakan 47 negara Eropa).
Dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Eropa, 7 Januari, itu disebutkan, Hashim Thaci dulu adalah pemimpin Grup Drenica, kelompok elite yang berkuasa di dalam Tentara Pembebasan Kosovo (KLA). Kelompok tersebut terlibat dalam berbagai tindak kejahatan terorganisasi, mulai dari perdagangan narkotika, penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan seks, hingga perdagangan organ manusia untuk transplantasi.
”Sejak sebelum, selama, dan setelah konflik Kosovo tahun 1999, warga sipil Serbia diculik, dibunuh, organ mereka diambil, dan dijual ke pasar gelap oleh para pengikut Kosovo, yang terlibat dalam jaringan kelompok kriminal terorganisasi, yang dipimpin Perdana Menteri Kosovo saat ini,” tutur Jeremic. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai ”salah satu kejahatan perang paling mengejutkan dalam sejarah dunia”.
Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE), yang beranggotakan semua anggota parlemen di negara-negara Eropa, mengeluarkan resolusi.
Dalam resolusi yang disepakati secara aklamasi pada 25 Januari tersebut, PACE mendesak semua anggota Uni Eropa dan negara-negara Eropa lain untuk memberikan dukungan penuh kepada Misi Aturan Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX) untuk melakukan penyelidikan lanjutan melawan jaringan organisasi kriminal ini.
Jeremic mengatakan, pihaknya saat ini juga sedang mendesak PBB agar segera menggelar penyelidikan pidana terhadap para tertuduh penjahat perang di Kosovo dan segera membawa mereka ke pengadilan. ”Kami masih bekerja sama dengan para anggota Dewan Keamanan PBB untuk menentukan mekanisme yudisial yang paling tepat. Keputusan ada di tangan Dewan Keamanan PBB. Kami berharap keputusan itu akan diambil dalam beberapa bulan mendatang,” papar Jeremic.
Dugaan keterlibatan para petinggi Kosovo dalam organisasi kriminal tersebut sebenarnya sudah ada sejak awal dekade 2000-an. Namun, penyelidikan serius tidak pernah dilakukan otoritas internasional yang bertanggung jawab terhadap daerah konflik itu karena kurangnya personel serta kerumitan situasi politik dan keamanan waktu itu.
Serbia di bawah Presiden Slobodan Milosevic melancarkan genosida etnik Albania-Kosovo untuk memadamkan pemberontakan di Kosovo pada akhir 1990-an. Negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO berusaha mengakhiri kekejaman Milosevic ini dengan ikut campur melawan pasukan Serbia, membantu perjuangan KLA.
Salah satu faktor kejahatan terorganisasi yang dilakukan sebagian petinggi KLA tidak terekspos ke dunia luar diduga karena sebagian negara Barat enggan merugikan sekutu mereka sendiri.
Serbia sendiri tak pernah mengakui kemerdekaan Republik Kosovo, yang dideklarasikan 17 Februari 2008. Serbia masih menganggap Kosovo sebagai salah satu provinsinya. ”(Deklarasi kemerdekaan Kosovo) ini jelas melanggar konstitusi (Serbia) dan hukum internasional. Gerakan separatis ini juga tak diakui oleh mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia,” kata Jeremic.
Saat ini 75 negara mengakui kemerdekaan Kosovo, sebagian besar di antaranya adalah negara Barat dan sekutu-sekutunya, kecuali Spanyol.
Jeremic mengatakan, negara-negara besar dan berpengaruh di dunia, seperti Rusia, China, India, Brasil, Argentina, dan Indonesia, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.
”Indonesia tak mengakui kaum separatis, dan ini menurut saya adalah posisi yang kuat dan prinsipiil dari negara ini. Penting bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi ini,” ungkap Jeremic.
