Kabinet Pasti Dirombak

Kompas.com - 06/03/2011, 02:40 WIB

jakarta, kompas - Evaluasi komposisi koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak bisa ditawar lagi. Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II dipastikan akan segera dilakukan besar-besaran. 

Hal itu ditegaskan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta, Sabtu (5/3). Penataan ulang tidak hanya dilakukan di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi), tetapi juga di kabinet. Besar kemungkinan posisi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II akan dikoreksi. ”Perubahan di kabinet kemungkinan cukup signifikan,” kata Mubarok. 

Tanpa mau menyebut nama menteri yang akan diganti, Mubarok menyatakan, perombakan kabinet dilakukan berdasarkan kinerja para menteri dan konstelasi politik. Namun, pertimbangan utama untuk mereposisi kabinet tetap hasil evaluasi kinerja tiap-tiap menteri. Konstelasi politik hanya dijadikan pertimbangan tambahan.

Pada Jumat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, Presiden hari-hari ini tengah melakukan evaluasi secara cepat dan menyeluruh atas kinerja para menteri dan komitmen serta kesungguhan parpol koalisi dengan kontrak politik yang telah ditandatanganinya.

Meskipun dilakukan cepat, evaluasi tidak akan tergesa-gesa dilakukan Presiden. Selain agar pemerintah yang dipimpinnya semakin efektif, diharapkan kondisi bangsa juga akan semakin baik pada 3,5 tahun sisa pemerintahannya. ”Presiden memang mempercepat, akan tetapi tidak adu cepat,” kata Sudi.

Angket jadi pemicu

Menurut Mubarok, perom- bakan kabinet tak terkait dengan sikap parpol anggota Setgab Koalisi dalam usul hak angket mafia pajak di DPR. ”Angket mafia pajak itu hanya pemicu,” ujarnya.

Presiden juga mengamati perjalanan Setgab Koalisi selama 1,5 tahun terakhir. Selalu timbul pertentangan dalam menyikapi permasalahan serta kebijakan pemerintah. ”Harapannya Century yang terakhir, ternyata ada lagi angket mafia pajak. Itu juga diamati Presiden,” kata Mubarok.

Karena itu, penataan ulang Setgab Koalisi serta perombakan kabinet sudah tidak bisa dihindari. Reposisi anggota koalisi dan anggota kabinet diperlukan untuk menyelamatkan pemerintah.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi menyatakan, partainya masih menunggu respons Yu- dhoyono terkait syarat yang diajukan, terutama soal kemandirian pangan dan menolak penjualan BUMN. Menurut Suhardi, kalau persyaratan berupa 8 poin itu tidak dipenuhi, sulit bagi Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi. Pasalnya, ide-ide dan garis partai sudah sering disebarkan ke masyarakat umum. ”Ini betul-betul kita pertimbangkan,” kata Suhardi.

Soal kader untuk mengisi posisi menteri di kabinet, Suhardi menyatakan, Gerindra siap. Namun, dia menekankan bahwa prioritas Gerindra lebih terfokus pada 2014. Untuk pemerintahan baru itulah Gerindra kini mempersiapkan infrastruktur partai. 

Menurut pengajar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, dari enam parpol koalisi, Partai Keadilan Sejahtera-lah yang paling terancam dikeluarkan. ”Kalau baca dinamika saat ini, yang paling rawan dicerai SBY itu PKS,” kata Gun Gun.

Tanpa PKS, kekuatan koalisi di parlemen tetap besar, apalagi jika Presiden berhasil membawa Partai Gerindra masuk koalisi. Jika PKS keluar dan Partai Gerindra masuk, koalisi masih menguasai 70 persen kursi parlemen.

Hingga Sabtu malam, PKS belum menerima undangan bertemu Yudhoyono. Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, PKS tetap bersikap pasif, menunggu apa pun keputusan Presiden. Sambil berkelakar, Luthfi mengatakan, ”Ini saya lagi liburan. Ketua fraksi saja di Taman Safari.”

Empat parpol koalisi lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, sudah lebih dulu bertemu Presiden membahas masa depan koalisi. Tinggal PKS dan Partai Golkar yang belum bertemu dengan Presiden.

Pada Sabtu, Presiden berada di Istana Cipanas. Namun, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pa- sha mengatakan, Presiden tidak memiliki agenda khusus selain agenda pribadi, beristirahat. ”Tidak ada agenda bertemu pemimpin parpol. Bagaimanapun, Presiden juga punya sisi-sisi pribadi,” ujar Julian.

Sabtu siang, Presiden me- ngunjungi Taman Safari, Cisarua, Jawa Barat, bersama keluarga. Menurut Julian, Minggu ini, Presiden berencana menggelar reuni dengan rekan-rekan Akademi Militer angkatan 1973 di Istana Cipanas. Julian belum mengetahui jadwal pulang Presiden ke Jakarta. (NTA/EDN/HAR/ATO)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau