Hal itu ditegaskan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta, Sabtu (5/3). Penataan ulang tidak hanya dilakukan di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi), tetapi juga di kabinet. Besar kemungkinan posisi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II akan dikoreksi. ”Perubahan di kabinet kemungkinan cukup signifikan,” kata Mubarok.
Tanpa mau menyebut nama menteri yang akan diganti, Mubarok menyatakan, perombakan kabinet dilakukan berdasarkan kinerja para menteri dan konstelasi politik. Namun, pertimbangan utama untuk mereposisi kabinet tetap hasil evaluasi kinerja tiap-tiap menteri. Konstelasi politik hanya dijadikan pertimbangan tambahan.
Pada Jumat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, Presiden hari-hari ini tengah melakukan evaluasi secara cepat dan menyeluruh atas kinerja para menteri dan komitmen serta kesungguhan parpol koalisi dengan kontrak politik yang telah ditandatanganinya.
Meskipun dilakukan cepat, evaluasi tidak akan tergesa-gesa dilakukan Presiden. Selain agar pemerintah yang dipimpinnya semakin efektif, diharapkan kondisi bangsa juga akan semakin baik pada 3,5 tahun sisa pemerintahannya. ”Presiden memang mempercepat, akan tetapi tidak adu cepat,” kata Sudi.
Menurut Mubarok, perom-
Presiden juga mengamati perjalanan Setgab Koalisi selama 1,5 tahun terakhir. Selalu timbul pertentangan dalam menyikapi permasalahan serta kebijakan pemerintah. ”Harapannya Century yang terakhir, ternyata ada lagi angket mafia pajak. Itu juga diamati Presiden,” kata Mubarok.
Karena itu, penataan ulang Setgab Koalisi serta perombakan kabinet sudah tidak bisa dihindari. Reposisi anggota koalisi dan anggota kabinet diperlukan untuk menyelamatkan pemerintah.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi menyatakan, partainya masih menunggu respons Yu-
Soal kader untuk mengisi posisi menteri di kabinet, Suhardi menyatakan, Gerindra siap. Namun, dia menekankan bahwa prioritas Gerindra lebih terfokus pada 2014. Untuk pemerintahan baru itulah Gerindra kini mempersiapkan infrastruktur partai.
Menurut pengajar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, dari enam parpol koalisi, Partai Keadilan Sejahtera-lah yang paling terancam dikeluarkan. ”Kalau baca dinamika saat ini, yang paling rawan dicerai SBY itu PKS,” kata Gun Gun.
Tanpa PKS, kekuatan koalisi di parlemen tetap besar, apalagi jika Presiden berhasil membawa Partai Gerindra masuk koalisi. Jika PKS keluar dan Partai Gerindra masuk, koalisi masih menguasai 70 persen kursi parlemen.
Hingga Sabtu malam, PKS belum menerima undangan bertemu Yudhoyono. Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, PKS tetap bersikap pasif, menunggu apa pun keputusan Presiden. Sambil berkelakar, Luthfi mengatakan, ”Ini saya lagi liburan. Ketua fraksi saja di Taman Safari.”
Empat parpol koalisi lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, sudah lebih dulu bertemu Presiden membahas masa depan koalisi. Tinggal PKS dan Partai Golkar yang belum bertemu dengan Presiden.
Pada Sabtu, Presiden berada di Istana Cipanas. Namun, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pa-
Sabtu siang, Presiden me-