PKS Sebaiknya Keluar
Sebagai penggantinya, Demokrat akan menggandeng Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Demokrat juga ingin menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menggantikan Partai Golkar dalam koalisi.
Itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ulil Abshar Abdallah, setelah pertemuan Forum Renovasi Indonesia di Jakarta, Minggu (6/3). Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori, fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Hamijaya, dan Ketua Forum Renovasi Indonesia Bagus Satriyanto.
”Koalisi ideal adalah Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan PDI-P. Mungkin, bisa ditambah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra. Golkar dan PKS sebaiknya di luar koalisi sebab partai ini banyak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan,” kata Ulil.
Ulil menilai Golkar lebih menonjol bermain politik dan sulit diprediksi. ”PDI-P, sebagai partai, lebih solid daripada Golkar dan lebih disiplin,” katanya. Namun, sampai kini usaha mengajak PDI-P bergabung dalam koalisi belum membuahkan hasil.
Ulil menilai PKS mengganggu citra pemerintahan Yudhoyono yang seharusnya pro-nasionalisme dan prokebinekaan. Usaha pemerintah untuk menindak kelompok yang mengganggu pluralisme dan kebinekaan kurang mendapatkan dukungan dari partai anggota koalisi.
”Jika PDI-P masuk, garansi platform ideologi nasionalis, meski tak menolak religiositas, amat terjamin,” ujar Ulil. Ditambahkannya, PPP belum perlu dikeluarkan dari koalisi. Demokrat pasti mengeluarkan PKS dan mencari pengganti Golkar.
”Gerindra kemungkinan besar ditampung dengan keluarnya PKS. Kalau tidak ada pengganti yang signifikan, memang agak bahaya,” katanya lagi.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta menegaskan, Golkar sudah kenyang dan berpengalaman dengan kekuasaan. Oleh karena itu, Golkar tak akan terombang-ambing dan terpengaruh dengan isu politik, termasuk isu koalisi dan reshuffle kabinet.
Aburizal, pada Lokakarya Perkaderan Golkar, Minggu, mengatakan, kader Golkar membesarkan partai untuk menjadi sebuah kekuatan sejarah. ”Kita tak mempertajam perbedaan, tetapi mencari persamaan dengan kawan dari berbagai kekuatan sosial politik lainnya,” katanya.
Menurut Aburizal, Golkar juga tidak mudah terombang-ambing dalam isu-isu keseharian politik yang datang dan pergi. Golkar harus memerhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mampu untuk melangkah jauh di atas permainan kekuasaan.
Aburizal menegaskan, tetap dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau di luar koalisi, bagi Golkar sama saja. ”Sekarang, masih di dalam,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja’far menyatakan, Presiden perlu mempertimbangkan koalisi terbatas yang solid, terukur, dan tepercaya. Ini penting untuk menghindari hiruk-pikuk politik yang menghabiskan energi, hanya untuk mengurus anggota koalisi yang tak loyal, berbelit-belit, dan suka membuat manuver politik sendiri.
”Memperkuat sistem presidensial perlu koalisi yang solid, seirama, dan sejalan dengan langkah yang ditempuh Presiden. Jika koalisi tak solid akan mengganggu pemerintahan. Evaluasi total dan komprehensif harus dilakukan demi soliditas koalisi, baik di dalam pemerintahan dan di parlemen,” tuturnya.
Menurut Marwan, kehendak rakyat sederhana, yakni membutuhkan pemerintahan stabil, prokepentingan dan aspirasi rakyat, serta tanpa hiruk-pikuk yang diciptakan elite politik untuk tawar-menawar posisi semata.
Nasib koalisi, Minggu, juga dibahas dalam diskusi yang digelar Lingkar Madani untuk Indonesia.
