PKS Instruksikan Menterinya Siap Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera telah menginstruksikan kepada empat kadernya yang kini duduk di kabinet untuk bersiap menerima apa pun keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut evaluasi koalisi.

"Mereka juga sudah menyatakan kesiapan kalau Presiden sudah keluarkan keputusan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfuds Siddiq di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Empat kader PKS yang kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.

Menurut Mahfudz, keempat menteri PKS tersebut masih berperforma baik meski tengah berada di gonjang-ganjing persoalan koalisi belakangan ini. Mereka telah melaporkan kondisi internal kementeriannya dalam pertemuan elit PKS di kantor DPP.  "Menteri laporan suasana kerja di pemerintah seperti biasa dan kita dorong agar kinerja mereka tak terganggu," ujar dia.

Ia menegaskan, tidak menjadi masalah bagi PKS jika harus mengakhiri kontrak koalisi dengan Presiden Yudhoyono. Dalam karir politknya, PKS pernah berada di luar maupun di dalam pemerintahan. 

Gerindra

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mengungkapkan, partainya telah mengajukan tiga nama calon menteri kepada Presiden Yudhoyono. Mereka adalah Fadli Zon, Wijono Harjono, dan Rahmat Pambudi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon diplot untuk mengisi kursi Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Fraksi Gerindra Wijono Harjono untuk pos Menteri BUMN serta Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmat Pambudi untuk pos Menteri Pertanian.

Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini dijabat oleh kader PKS Tifatul Sembiring. Demikian pula pos Menteri Pertanian diisi oleh kader PKS Suswono.

Hubungan Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan Hak Angket Pajak. PKS memilih berseberangan dengan partai-partai koalisi dengan mendukung usulan Hak Angket Pajak. Sementara, Gerindra berdiri mendukung Demokrat menolak hak angket. PKS juga berseberangan dengan Demokrat dalam usulan Hak Angket Century. Dukungan Gerindra terhadap Demokrat nampaknya akan membuat peta baru koalisi di parlemen.

Selengkapnya mengenai gonjang-ganjing koalisi baca Evaluasi Koalisi.

Baca juga Hanya Enam Kementerian Berkinerja Baik