Tol Kaltim Tetap Tembus Kawasan Lindung

SAMARINDA, KOMPAS.com - Meski berdampak ekologis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek menyatakan, pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan tetap akan dilanjutkan dengan menembus Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar. Izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan juga dipastikan akan turun.

"Izin pinjam pakainya itu sudah berproses tinggal keluar saja izinnya. Jadi sudah tidak ada masalah," kata Awang Faroek di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (11/3/2011). Awang Faroek beserta jajarannya baru saja memberikan paparan terkait jalan tol, termasuk menanyakan izin tersebut ke Menteri Kehutanan.

Dari revisi rencana tata ruang wilayah Kaltim yang juga memasukkan pembangunan jalan tol, Awang mengatakan, sudah disetujui oleh tim terpadu, termasuk dari Kementerian Kehutanan yang ada di dalamnya.

"Kami tinggal satu langkah lagi, yaitu ke DPR. Karena perubahan fungsi lahan membutuhkan persetujuan DPR," ujarnya.

Menurut Awang, pembangunan jalan tol di Kaltim merupakan bagian dari program nasional. Semua provinsi juga diharuskan membangun jalan tol. Untuk itu, Pemprov dan DPRD Kaltim bersepakat menggunakan APBD dalam membiayai sebagian pembangunan dan dana pembebasan lahan.

Terkait kekhawatiran keberadaan jalan akan memicu perambahan hutan, Awang memastikan, jalan tol sepanjang 99,19 kilometer ini akan dipagari sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan akses tersebut.

Namun, Direktur Chandra Dewana Boer mengatakan, pemagaran tidak menjamin Tahura Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar akan terbebas dari perambahan dan aktivitas penambangan yang justru memanfaatkan keberadaan jalan.

Chandra mengakui, dari 24 kilometer panjang tol yang akan menembus Tahura Bukit Soeharto, terdapat lebih dari 20 kilometer yang menjadi bagian dari hutan penelitian Unmul.

Untuk itu, Chandra menyayangkan keputusan Pemprov Kaltim untuk membangun jalan tol tanpa mendiskusikan hal tersebut dengan pihak Unmul. "Mungkin mereka takut jika kami tolak pembangunan tersebut," ucapnya.

Chandra mengungkapkan, pembangunan jalan tol yang membelah Tahura Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar jelas berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem di dalam kawasan. Menurutnya, dibandingkan Pemprov Kaltim tetap bersikeras membangun tol lebih baik melebarkan dan mengoptimalkan ruas jalan Samarinda-Balikpapan yang sudah ada.

Terganjal pembebasan lahan

Pengerjaan tol Kaltim ini akan dimulai dari Balikpapan. Saat ini sudah dilakukan pengerjaan pondasi jalan dan jembatan pintu masuk tol, yakni sebelah barat Jalan Soekarno-Hatta Km 13 (Balikpapan Utara).

Pengerjaan awal nantinya sepanjang sekitar 11 km, menuju arah Batakan (Balikpapan Timur) dan akan menjadi akses jalan utama kendaraan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan.Namun pengerjaan ruas ini masih terganjal pembebasan lahan.

"Luas lahan yang belum dibebaskan di Batakan, hanya sedikit , tidak sampai 10 hektar. Lahan-halan tersebut adalah milik warga dan TNI. Kami terus mengadakan pembahasan agar urusan ini bisa selesai. Tahun ini, kami yakin, pengerjaan ruas Batakan-Km 13 tetap bisa selesai," kata Wakil Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Pembebasan lahan milik warga belum selesai karena warga meminta harga melebihi nilai jual obyek pajak (NJOP), sementara Pemkot berpegang pada batasan NJOP. Sedangkan lahan milik TNI, menurut Rizal, perlu pembahasan lebih lanjut, karena Pemkot juga tak bisa serta-merta meminta lahan itu dibebaskan.

Menyinggung pembagian kendaraan yang melintas, Rizal mengatakan, truk-truk, bus, dan kendaran besar yang biasanya melintas jalan Soekarno-Hatta menju Samarinda , akan melewati tol. Sebab, ruas tol lebih lebar sehingga meminimalkan potensi kemacetan.