Warga Tolak Rencana PLTN
Guna mengatasi defisit listrik, pemerintah didesak mencari alternatif lain.
Kemarin, dalam sebuah aksi di Lapangan Merdeka Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah organisasi massa bergabung menggalang tanda tangan penolakan. Mereka menamakan diri Laskar Bangka Belitung Tolak Nuklir (Beton).
”Kami akan membawa spanduk berisi tanda tangan dan ungkapan singkat warga soal penolakan PLTN. Kami akan tunjukan, banyak orang menolak pembangunan PLTN di Bangka Belitung,” ujar Kuro, penggiat Laskar Beton.
Selain penggalangan tanda tangan penolakan, mereka juga merencanakan serangkaian unjuk rasa. Pekan depan rencananya ada unjuk rasa warga Bangka Belitung ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, mereka menyiapkan unjuk rasa di Bangka Selatan dan Bangka Barat. Dua kabupaten itu rencananya akan menjadi lokasi pembangunan PLTN. Di Bangka Barat, PLTN akan dibangun di Desa Air Putih, Muntok. Sementara di Bangka Selatan, PLTN akan dibangun di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba. ”Warga di kabupaten lain juga akan menggelar unjuk rasa menolak PLTN,” ujar Kuro.
Rosmala, warga Sungaliat, Bangka, yang kebetulan sedang berada di Pangkal Pinang, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembangunan PLTN. ”Kami ngeri melihat berita PLTN di Jepang. Kami tidak mau itu terjadi di sini,” ujarnya.
Sementara Edward, warga Bangka Tengah, mengatakan, alasan pembangunan PLTN untuk mengatasi defisit listrik sulit diterima. Sejumlah sumber energi alternatif di Indonesia belum dimanfaatkan. ”Saya lebih setuju pemerintah mengembangkan listrik tenaga panas bumi, arus laut, dan matahari. Semua itu jauh lebih kecil risikonya dibandingkan PLTN. Siapa bisa menjamin kami di Bangka ini tidak mengalami nasib seperti orang Jepang sekarang,” ujarnya.
Rosmala dan Edward merujuk serangkaian ledakan di PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, awal Maret lalu. Ledakan tiga reaktor di PLTN itu dikhawatirkan menyebarkan radioaktif ke berbagai tempat. Terakhir, dikabarkan paparan radioaktif pada susu dan sayuran di wilayah dalam radius 80 kilometer dari PLTN sudah melebihi ambang batas.
Sementara, Nova, warga Pangkal Pinang, menyatakan, Indonesia memang defisit listrik. Warga Babel juga sangat merasakan itu. Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membangun PLTN di Bangka.
Warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, juga bersikukuh menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria. Mereka khawatir terjadi peristiwa kebocoran radiasi seperti di Fukushima, Jepang, dan Chernobyl, Rusia.
Ketua Persatuan Masyarakat Balong, Setyawan Sumedi, mengatakan, warga takut PLTN Semenanjung Muria dapat membahayakan nyawa dan lingkungan hidup. Keberadaan PLTN itu nantinya berpotensi menimbulkan bahaya ledakan, kebocoran, dan pencemaran limbah nuklir.
Selain itu, warga khawatir pembangunan PLTN tersebut menghilangkan lapangan pekerjaan. Pasalnya, hidup mereka bergantung pada perkebunan cokelat, karet, dan lahan persil yang berada di sekitar lokasi pembangunan PLTN.
”Jepang yang teknologi dan sumber daya manusianya lebih maju saja agak kewalahan menangani kebocoran radiasi nuklir,” kata Sumedi.
Sejak tahun 2002, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) berencana membangun PLTN di Ujung Lemah Abang, Semenanjung Muria. PLTN itu diharapkan mampu menambah daya listrik di Jawa-Bali sekitar 5.000-7.500 megawatt atau 5-6 persen kebutuhan listrik Jawa-Bali.
Sedianya, Batan mengagendakan pembangunan tahap konstruksi pada 2010-2015, dan tahap operasional secara komersial pada 2015. Namun, akibat penolakan dari warga setempat, agenda Batan tertangguhkan.
Menurut Koordinator Muria Research Center (MRC) Indonesia, M Widjanarko, pemerintah lebih baik tidak membangun PLTN, karena masih lemah dalam manajemen risiko bencana alam. (RAZ/HEN/UTI)
