Jimly : KPK Bukan untuk Pelampiasan Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menilai tindakan Yusuf Supendi yang melaporkan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta terkait dugaan penggelapan dana Pilkada DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat. Ia menyarankan, masalah yang terjadi dalam tubuh PKS diselesaikan secara internal dan tidak perlu dibuka ke publik.

"Kasus yang begitu seharusnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Itu kan urusan pemilu, tetapi yang jadi masalah urusan pemilu sudah selesai. Sebaiknya hal itu diselesaikan secara internal saja. Tokoh-tokoh PKS harus secara terbuka menyelesaikan ini melalui dialog secara intenal. Tidak perlu aib dibuka ke luar," ungkap Jimly saaat dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (26/3/2011)  

Jimly menyayangkan, KPK saat ini menjadi senjata untuk melampiaskan konflik yang bersifat internal atau pun pribadi.

"KPK selalu dijadikan tempat untuk menghajar orang. Kan repot kalau lembaga KPK yang sepenting itu digunakan untuk melampiaskan konflik pribadi. Tentu KPK tidak boleh melayani yang begini, cuma masalahnya dunia hukum kita makin tidak menentu," terangnya.

Seperti diwartakan,  Yusuf Supendi yang juga salah seorang pendiri Partai Keadilan (kini sudah berubah menjadi PKS), Senin (21/3/2011) lalu melaporkan Anis ke KPK terkait dugaan penggelapan uang dana Pilkada.

Anggota DPR 2004-2009 itu mengadu, Anis termasuk penyelenggara negara sehingga ia melaporkannya ke KPK. ”Saya, sebagai Muslim, berkewajiban amar makruf nahi mungkar, ini yang intinya. Saya pada dasarnya niat untuk menyelamatkan Partai Keadilan yang saya dirikan dari perilaku yang tidak benar,” kata Yusuf, yang juga menyeret nama Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS.

Yusuf menyatakan, ia telah menyampaikan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya. Menurut Yusuf, uang Rp 10 miliar yang digelapkan itu berasal dari ”mas kawin” partai sebesar Rp 40 miliar saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.