Pemerintah Kekurangan Lahan Bangun Rumah Murah

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenegpera) masih kekurangan lahan ribuan hektare untuk lokasi membangun rumah murah bagi masyarakat.

"Kesiapan lahan yang ada saat ini baru mencukupi untuk pembangunan rumah murah sekitar 40 ribu unit, padahal target ketersediaannya bisa mencapai 110 ribu unit rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa usai mengikuti upacara HUT ke-97 Kota Malang di balai kota setempat, Jumat.

Untuk luasan satu hektare lahan, katanya, minimal bisa untuk membangun sekitar 60-65 unit rumah termasuk fasilitas umum dan sosialnya. Total lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah murah bagi rakyat itu sekitar 2.000 hektare dan yang sudah siap baru sekitar 650 hektare.

Rumah murah yang disediakan oleh pemerintah tersebut peruntukannya bagi warga sangat miskin (klaster I) dan harga jual rumah murah tersebut ditawarkan antara Rp20-Rp25 juta per unit.

Klafisikasi warga sangat miskin (klaster I) tersebut di antaranya adalah warga yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Kesiapan lahan untuk pembangunan rumah murah dengan lahan hibah dari kota/kabupaten di Jawa Timur di antaranya adalah Kota Malang yang menyiapkan lahan seluas 200 hektare, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sumenep.

Selain warga miskin yang masuk kluster I, warga yang masuk kategori klaster II, III dan IV juga tetap mendapatkan kemudahan untuk memiliki rumah dan aset lainnya yang disediakan pemerintah.

Warga klaster II tersebut difasilitasi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan perbaikan hunian dan dibantu untuk pengurusan sertifikatnya. "Program ini sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Sedangkan warga hampir miskin yang masuk kategori klaster III juga bakal dibantu melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Hanya saja, bagi warga klaster III yang ingin memiliki rumah ada persyaratan tertentu, yakni berpenghasilan tetap minimal Rp1,5 juta/bulan.

Menurut dia, warga yang menjadi anggota KUR tersebut lebih mudah untuk mendapatkan rumah murah yang disediakan pemerintah, karena penghasilan sudah jelas dari pengoptimalan penggunaan dana KUR-nya.

Sementara untuk warga yang masuk kluster IV, lanjutnya, pemerintah juga akan membantu fasilitas kepemilikan aset melalui KPR. Harga jual rumah murah untuk kluster IV tersebut sekitar Rp55 juta. "Kami upayakan pada tahun 2014 mendatang ketersediaan rumah murah bagi masyarakat miskin ini sudah mendekati tuntas," ujarnya.