DPR Akan Putuskan dalam Rapat Paripurna

Jakarta, Kompas - Penolakan bertubi-tubi dari masyarakat atas rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 1,138 triliun akhirnya direspons DPR. Rencananya pimpinan DPR akan membawa masalah itu ke rapat paripurna untuk diputuskan apakah pembangunan bakal dilanjutkan atau tidak.

Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, Senin (4/4), mengungkapkan, pimpinan DPR sedang menyiapkan rapat konsultasi dengan semua fraksi untuk membahas rencana pembangunan gedung baru DPR. Jika diperlukan, nanti akan digelar rapat paripurna untuk menentukan jadi atau tidaknya pembangunan itu.

”Kalau rapat paripurna memutuskan pembangunan gedung DPR dibatalkan, ya kami ketuk palu. Saya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa gedung baru itu tidak perlu,” katanya.

Marzuki menjelaskan, sebelumnya rencana pembangunan itu diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga DPR dengan anggota wakil dari semua fraksi. Hingga saat ini prosedur formal rencana itu terus berjalan. Namun, jika kemudian rapat paripurna memutuskan pembatalan, rencana itu akan dibatalkan.

Menanggapi hal itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengungkapkan, mungkin saja DPR membutuhkan gedung baru sebagai sistem pendukung kinerja DPR. Namun, pengungkapan rencana pembangunan saat ini tidak tepat, terutama ketika kehidupan masyarakat sedang sulit.

Lebih baik DPR berkonsentrasi memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Bisa saja setiap anggota DPRD membuat situs web yang memublikasikan kegiatannya memperjuangkan aspirasi masyarakat selama di parlemen.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto juga mengatakan, mungkin saja gedung baru DPR diperlukan untuk menopang kinerja yang lebih baik. Hanya, DPR belum berhasil meyakinkan masyarakat bahwa gedung itu memang perlu. ”Jika pimpinan DPR bisa meyakinkan publik bahwa gedung dibutuhkan itu sehingga perlu mendapat prioritas, mungkin saja rakyat akan mendukung,” ujarnya.

Selama ini Partai Demokrat dan Partai Golkar mendukung pembangunan gedung DPR yang menghabiskan anggaran Rp 1,138 triliun. Namun, sikap Partai Golkar mulai bergeser. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta biaya pembangunan gedung DPR ditinjau ulang.

Menurut Aburizal, gedung DPR semestinya tidak terlalu mewah dan cukup untuk memenuhi fungsinya. Karena itu, pihaknya akan meminta anggaran pembangunan gedung DPR ditinjau ulang.

Kendati demikian, Aburizal menegaskan, pembangunan gedung DPR memang diperlukan karena kantor DPR yang digunakan saat ini hanya disiapkan untuk 800 orang. Kenyataannya, sekarang sudah ada 3.000 orang yang bekerja di gedung DPR.

Gugatan

Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar Gerindra) mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PN Jakpus diminta menyatakan pembangunan gedung itu tergolong perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan.

Gugatan itu didaftarkan seorang karyawan BUMN, Arief Poyuwono, dan Adi Partogi Singal Simbolon ke PN Jakpus, Senin. Keduanya didampingi kuasa hukum Habiburokhman yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi. Habiburokhman menjelaskan, Laskar Gerinda merupakan organisasi resmi di bawah Partai Gerindra.

Bahkan beberapa anggota Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR periode 2004-2009 menuduh DPR melakukan kebohongan terkait dengan rencana pembangunan gedung baru. Pasalnya, sayembara pembuatan maket desain besar kompleks parlemen tidak pernah dilakukan DPR periode sebelumnya.

”Kalau ini (gedung baru) dibilang peninggalan DPR lalu, itu bohong,” kata Ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR 2004-2009 Darul Siska. ”Coba tunjukkan, apakah ada dokumen persetujuannya? Kalau tidak ada, berarti Ketua DPR berbohong,” ujar Alvin Lie, mantan anggota tim.

Kemarin, sejumlah politikus muda terus memelopori penggalangan petisi penolakan pembangunan gedung baru. Menurut politikus Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, sudah puluhan anggota DPR mendukung petisi penolakan.

(IAM/INA/ANA/NTA)