Komite normalisasi pssi

Komite Hadapi Tantangan Berat

Kompas.com - 06/04/2011, 02:50 WIB

Jakarta, Kompas - Komite Normalisasi PSSI yang dipimpin Agum Gumelar menghadapi tantangan berat untuk menjembatani kelompok yang berseberangan agar sama-sama ikhlas menerima dan menjalankan keputusan Komite Darurat FIFA. Komunikasi yang intensif dengan semua pihak menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan tugas Komite Normalisasi dalam memperbaiki sepak bola nasional.

Berdasarkan surat keputusan FIFA yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PSSI dan Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar tertanggal 4 April, disebutkan ketua komite adalah Agum Gumelar yang juga menjabat Ketua Kehormatan PSSI. Surat ditandatangani Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke.

Agum dibantu tujuh anggota, yaitu Djoko Driyono (CEO PT Liga Indonesia), Sukawi Sutarip (Ketua Pengprov PSSI Jawa Tengah), Siti Nuzanah (Direktur OGF Arema FC), Hadi Rudiatmo (Ketua Umum Persis Solo FC), Samsul Ashar (Ketua Umum Persik Kediri FC), Satim Sofyan (Ketua Pengprov PSSI Banten), dan Dityo Pramono (Ketua Umum PSPS Pekanbaru FC).

Agum dalam konferensi pers di kediamannya, Selasa (5/4), menjelaskan, komite akan melakukan komunikasi dengan semua pihak dalam semangat rekonsiliasi. Misi utama Komite Normalisasi ini melaksanakan kongres pemilihan ketua umum sebelum 21 Mei.

Komite sekaligus bertindak sebagai komisi pemilihan. Tahapan program hingga kongres pemilihan ketua umum PSSI akan dibahas dalam rapat pertama pada Rabu ini di Sekretariat PSSI Senayan.

Komunikasi

Ketua Umum PSSI periode 1998-2003 itu menilai masalah yang membelit persepakbolaan nasional saat ini salah satunya karena komunikasi macet. Ada satu pihak menutup komunikasi dan pihak lain dianggap lawan. Komite akan membangun komunikasi antarpihak untuk menghilangkan saling curiga sekaligus membangun pengertian.

”Semangat rekonsiliasi akan mewarnai komunikasi kepada semua pihak, termasuk kepada 78 pemilik suara. Saya juga akan berkomunikasi dengan mantan pengurus PSSI,” ujar Agum.

Agum juga bersikap tegas mencegah kepentingan politik masuk ke dalam PSSI. ”Kalau ada politikus yang membuat statement (pernyataan) yang bisa memperkeruh keadaan, please enggak usah dimuat,” kata Agum.

Tokoh sepak bola nasional Sinyo Aliandoe juga berharap supaya Agum mencegah orang-orang politik masuk ke dalam PSSI. PSSI harus diisi oleh orang-orang yang mencintai dan benar-benar mengetahui persoalan sepak bola.

Dalam kesempatan terpisah, Nugraha Besoes mengaku posisi dirinya sebagai sekretaris jenderal masih eksis di hadapan FIFA karena surat masih dialamatkan kepada dirinya. Ia juga berharap Komite Normalisasi berkomunikasi dengan pengurus PSSI untuk menyamakan pemahaman mengenai isi surat FIFA.

”Harus ada tata kramanya, harus bertemu dulu, jangan asal serobot,” ujar Nugraha.

Ketua Komite Pemilihan bentukan 78 pemilik suara dalam kongres PSSI di Pekanbaru, Harbiansyah Hanafiah, mempertanyakan keputusan Komite Darurat FIFA yang membentuk Komite Normalisasi. Itu keputusan yang tidak pas dan akan membingungkan karena Komite Normalisasi sekaligus sebagai Komite Pemilihan.

”Saya akan bertemu dengan anggota Komite Pemilihan terkait keputusan FIFA. Setelah itu kami akan berkomunikasi ke Komite Olahraga Nasional (KONI) pusat,” ujar Harbiansyah.

Perbedaan pendapat di antara kelompok yang bertentangan ini menjadi tantangan bagi Komite Normalisasi. (ANG/PRA)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau