JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, mengatakan, kontrak koalisi baru yang banyak dibicarakan masih belum final. Kontrak masih berupa draf yang memang sudah dimintakan persetujuannya kepada para anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi untuk kemudian disusun menjadi draf final.
"Yang nyusun kan tim kecil, terus diserahkan ke masing-maisng partai untuk dikoreksi," katanya kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2011).
Draf tersebut sudah disampaikan kepada para perwakilan anggota koalisi untuk dibaca. Anggota koalisi juga diminta untuk membubuhkan paraf jika sepakat dengan draf awal tersebut. Jika telah disepakati bersama, maka draf ini akan segera ditetapkan sebagai draf final.
Jadi, lanjutnya, draf yang sekarang sedang ramai diperbincangkan memang draf yang masih bisa dikoreksi oleh para anggota koalisi. Pada draf baru itu memang memuat poin bahwa setiap anggota koalisi wajib menerapkan keputusan Setgab di DPR RI jika sudah dibicarakan di dalam forum internal Setgab.
Namun, Mubarok mengaku belum tahu apakah PKS dan Golkar sudah menandatangani atau belum.
"Belum, saya belum ngecek," katanya.
Menurut Mubarok pula, draf kontrak koalisi baru itu disusun oleh tim kecil tanpa mengikutsertakan PKS di dalamnya. Mengapa tak melibatkan PKS?
"Ya karena tak diajak..." katanya singkat tanpa mau menjelaskan lebih lanjut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang