Marzuki Minta Polemik Gedung Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie meminta publik tidak lagi memolemikkan rencana pembangunan gedung baru DPR pascakeputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Kamis (7/4/2011). Menurut dia, rencana pembangunan sudah melalui proses yang panjang, bahkan sebelumnya sudah diwarnai oleh penundaan pada akhir 2010. Setelah memutuskan meneruskan pembangunan, DPR akan mencari harga terbaik dari yang dianggarkan Rp1,138 triliun.

"Desain sudah ada tahun 2008 oleh PT Yodya Karya berdasarkan hasil pelelangan. Kemudian kami meneruskan lagi pada 2010. Kami tak desain lagi karena sudah dilelang DPR periode lalu. Jangan dipolemikkan. Sekarang kami mau cari harga yang sebaik-baiknya untuk meneruskannya," kata Marzuki dalam keterangan pers usai rapat konsultasi, Kamis petang.

Politisi Demokrat ini mengingatkan tentang hasil rapat konsultasi 19 Oktober 2010. Saat itu terjadi polemik yang akhirnya membuat Marzuki sebagai pimpinan DPR mensyaratkan jika ada satu pun fraksi yang menolak, proses pembangunan gedung baru ditunda. Menurut Marzuki, itu dilakukannya agar tak ada polemik yang muncul di ranah publik.

"Tetapi oleh karena ini terus berlanjut, kalimat saya tak berlaku lagi. Sekarang karena sudah berjalan tendernya, masa mau ditarik lagi? Bagaimana nanti pendapat orang terhadap keputusan kami?" katanya.

DPR Limpahkan ke Kementerian PU

Marzuki pun mengatakan, saat ini DPR menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjelaskan teknis pembangunan gedung baru DPR. Berdasarkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pembangunan gedung baru tadi siang, Marzuki menangkap bahwa Presiden berpesan agar apa yang telah direncanakan di APBN harus memerhatikan urgensinya.

"Beliau menghargai pendapat kementerian yang sudah menambah sarana bekerja. Catatan dari beliau adalah bagaimana efisiensi anggaran dapat dilakukan sebaik-baiknya. Merespons apa yang disampaikan Presiden sebagai penanggung jawab keuangan negara, maka kami sepakati juga,  untuk menanyakan kepada Kementerian PU apakah ruang-ruang yang sekarang dianggap terlalu mahal dan tidak layak, biar Kementerian PU yang akan menjawab apakah ruang-ruang ini standar atau tidak," ujarnya.

Selain itu, dalam menentukan konteks mahal dan murahnya biaya gedung baru ke depannya, DPR juga akan meminta pendapat Kementerian PU untuk menentukan harga terakhir dari pembangunan gedung baru 36 lantai mendatang.

"Saya kira PU sebentar saja menghitungnya. Detail engineering design juga belum selesai. Biar mereka yang menyampaikan. Kami orang politik yang enggak mengerti teknis, layak atau tidak Kementerian PU yang menyampaikannya," katanya.