Makassar, Kompas
Manajemen PSM Makassar mendesak agar Komite Normalisasi bersikap obyektif dan membuka kesempatan seluas- luasnya dalam penjaringan calon ketua umum PSSI, termasuk untuk George Toisutta, Arifin Panigoro, dan Nirwan Bakrie.
Ketua Umum PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kamis (7/4) di Makassar, mengatakan, kecuali Nurdin Halid, ketiga calon tersebut layak dicalonkan karena tidak melanggar Statuta
”Mereka kapabel dan kredibel untuk memajukan persepakbolaan nasional,” kata Ilham.
Ia berpendapat, langkah FIFA mengadopsi keputusan Komite Banding yang mengeliminasi
Pendapat yang sama disampaikan tokoh sepak bola nasional Bob Hippy di Jakarta. Bob menilai, di dalam surat FIFA ada petunjuk yang bertentangan dengan statuta dan tidak berdasarkan pemahaman yang jernih terhadap masalah persepakbolaan di Indonesia.
”Keputusan menggugurkan Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro tidak tepat karena Komite Banding hanya mengembalikan hasil Komite Pemilihan ke PSSI, bukan menggugurkan,” ujar Bob.
Mengenai kongres yang diagendakan oleh 78 pemilik suara pada 2 Mei di Surabaya dan kongres yang diagendakan oleh Komite Normalisasi pada 20 Mei, Bob berharap masalah ini bisa diselesaikan melalui dialog.
”Ini harus dibahas dengan kepala dingin, jangan salah mengambil langkah. Jika Komite Normalisasi tidak mau mengakomodasi keinginan 78 pemilik suara, kongres di Surabaya sepertinya akan terus berjalan,” ujar Bob.
Ketua Komite Pemilihan bentukan 78 pemilik suara PSSI, Harbiansyah Hanafiah, berharap Komite Normalisasi segera berangkat ke Zurich, Swiss, guna menanyakan dan memastikan kewenangan Komite Normalisasi. ”Kita jangan buru-buru, nanti malah ada PSSI tandingan dan kacau lagi,” ujar Harbiansyah.
Agum Gumelar dalam waktu dekat diagendakan berangkat ke markas FIFA di Zurich. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah status Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta, apakah masih bisa dicalonkan sebagai ketua umum PSSI.
Anggota Komite Normalisasi, Joko Driyono, menegaskan, perubahan dalam tubuh persepakbolaan nasional sepenuhnya adalah kedaulatan anggota PSSI. Namun, untuk menuju perubahan itu harus melalui jalan yang disediakan FIFA dan sesuai aturan yang ada. ”Perubahan itu tak ada yang membendung karena kedaulatan terhadap semua perubahan terletak pada anggota itu sendiri. Tugas kami menjalankan apa yang diamanatkan FIFA mengantarkan perubahan itu. Kami memberikan jalannya.”
”FIFA menginstruksikan, kita harus menjalankan kongres sebelum 21 Mei dan itu kita jalankan sebaik-baiknya. Kita ingin memastikan proses ini setransparan dan sedemokratis mungkin,” ujar Joko.
Nurdin Halid dan Nugraha Besoes melalui kuasa hukum mereka, Sitor Situmorang, menggugat Menteri Pemuda dan Olahraga serta Sekretariat Negara RI ke PTUN Jakarta hari Kamis.