Parlemen

Menyambut Gedung Baru untuk Wakil Rakyat

Kompas.com - 08/04/2011, 09:34 WIB

KOMPAS.com — Polemik gedung baru DPR diakhiri dengan keputusan: proses pembangunan akan terus dilanjutkan. Keputusan itu diambil pada Kamis (7/4/2011) petang, setelah Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi. Mari bersiap menyambut gedung baru bagi para wakil rakyat.

Teriakan dan kritik publik yang terus didengungkan, hanya dijadikan masukan, tetapi proyek harus terus berjalan.

"Ini sudah melalui proses panjang, desain sudah ada tahun 2008 oleh PT Yodya Karya berdasarkan hasil pelelangan. Kemudian kita meneruskan lagi di 2010, kita tak desain lagi karena sudah dilelang DPR periode lalu. Jangan dipolemikkan lagi," kata Marzuki, seusai rapat konsultasi, membeberkan alasan mengapa pembangunan gedung senilai Rp1,138 triliun itu harus dilanjutkan.

Keputusan DPR ini seakan menafikkan opini publik. Hasil polling Kompas yang dilakukan pada 30 Maret-1` April 2011 menunjukkan, 82,2 persen dari 847 responden polling menolak pembangunan gedung DPR. Hanya 15,1 persen yang menyatakan setuju, dan sisanya memilih menjawab tidak tahu.

Ketika ditanya, apakah yakin pembangunan gedung akan meningkatkan kinerja anggota, angka yang menjawab "tidak yakin", sedikit lebih besar dari angka yang menolak, yaitu 82,4 persen. Sebanyak 13,7 persen responden yang merasa yakin bahwa kinerja wakil rakyat akan meningkat dengan adanya gedung baru.

Ada sejumlah alasan yang selalu dijadikan dalih, mengapa gedung baru perlu didirikan. Pertama, kapasitas maupun penataan ruang sudah tidak dapat menampung maupun mengatur jumlah karyawan / staff ataupun barang-barang / berkas yang berada di dalam ruang Gedung MPR/DPR/DPD-RI.

Hal ini dianggap  menimbulkan masalah jika menjelang kegiatan-kegiatan kenegaraan di kawasan MPR/DPR/DPD RI. Alasan kedua, meja kerja staf dan jumlah staf yang tidak sebanding dengan luasan ruangan mengakibatkan ruang gerak yang semakin sempit. Dan alasan ketiga, ruang perpustakaan yang sudah tidak memadai sehingga diperlukan penambahan dan penataan kembali pada ruang perpustakaan.

Melihat desain gedung yang disosialisasikan tampak megah. Dibangun di atas lahan seluas 157.000 meter persegi, gedung itu akan menjulang tinggi dengan 36 lantai yang menopangnya. Setiap anggota Dewan akan menempati ruangan seluas sekitar 111 meter dengan harga per meter perseginya Rp 7,2 juta.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, keputusan DPR ini sangat mengecewakan. Menurutnya, DPR seharusnya lebih mempertimbangkan suara mayoritas masyarakat yang diwakilinya dalam memutuskan kelanjutan pembangunan gedung.

"DPR sangat mengecewakan. Dan banyak inkonsistensi. Janjinya, kalau ada satu fraksi saja menolak, rencana pembangunan gedung akan dibatalkan. Kenyataannya tidak seperti itu," kata Ray kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2011) malam.

Kenyataannya memang, Ketua DPR Marzuki Alie menarik kembali ucapan yang pernah dilontarkannya. Marzuki pernah mengatakan, keputusan membangun gedung DPR tak akan dilaksanakan jika ada satu fraksi yang menolak. Yang terjadi, suara penolakan dua fraksi, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra, tak menyurutkan langkah Dewan.

"Tetapi oleh karena (pembangunan gedung) ini terus berlanjut, kalimat saya tak berlaku lagi," kata Marzuki menarik kembali ucapan yang disampaikannya pada Januari 2011.

Maka, mari menyambut gedung baru itu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau