Infrastruktur dan Inflasi Risiko Serius
Nusa Dua, Kompas
”Perekonomian Indonesia memang berjalan dengan baik. (Namun) masih ada beberapa risiko yang mungkin harus dikelola, katakanlah seperti inflasi dan masalah infrastruktur,” ujar Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Timur Tengah Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/4) malam di Jimbaran, Bali, saat menghadiri Rapat Perekonomian Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
Hatta Rajasa menuturkan, pertemuan berjalan sangat serius, tanpa diselingi canda. Percakapan pun dilakukan dalam bahasa Inggris karena kehadiran beberapa personel Bank Dunia yang mendampingi Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, dalam pertemuan itu, pemerintah menjelaskan kondisi terakhir perekonomian Indonesia. Dalam pembicaraan itu, muncul berbagai isu mutakhir terkait risiko tekanan yang berasal dari kenaikan harga komoditas pangan dan minyak mentah di pasar global. Hal itu diungkapkan karena dunia sendiri sedang dalam proses pemulihan setelah didera krisis keuangan global pada 2008.
”Pemerintah menjelaskan perekonomian dan kami bertukar pikiran. Kami saling bertukar pikiran terkait apa-apa saja yang dapat dipelajari baik dari negara-negara lain maupun pengalaman Indonesia sendiri yang dibagi dengan negara-negara lain,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, terdapat karakteristik persoalan ekonomi yang sama di negara-negara berpenghasilan menengah dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, seperti masalah kesetaraan, kebutuhan infrastruktur, dan kemampuan menjaga perekonomian dari gejolak eksternal.
”Itu dapat dijadikan referensi untuk melihat apakah Indonesia dengan perencanaan dan kebijakannya saat ini dapat mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai daya beli dan infrastruktur cenderung menyebabkan ekonomi yang terlampau panas (overheating). Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi disertai hambatan kapasitas yang terbatas.
”Atas dasar itu, diskusi ini diarahkan pada bagaimana dunia dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama melihat risiko-risiko yang muncul. Selain itu, bagaimana mekanisme negara-negara di dunia dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” tutur Sri Mulyani.
Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah memang
”Saya senang, dalam kondisi seperti sekarang, lembaga pemeringkat utang mulai menaikkan rating (peringkat utang) Indonesia. Namun, kita tetap waspada pada inflasi. Sementara Januari dan Februari 2011, kan, sudah jelas. Kalau inflasi lebih rendah, peluang kenaikan peringkat utang pun akan semakin lebih terbuka,” ujar Agus.
Terkait buruknya infrastruktur, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno, Minggu, mengatakan, dibutuhkan Menteri Koordinator Perekonomian yang lebih kuat untuk membangun infrastruktur. ”Infrastruktur kita buruk sehingga biaya ekonomi tinggi. Hal itu lebih karena tidak ada koordinasi untuk membangun. Tiap kementerian dan instansi bekerja sendiri-sendiri,” katanya.
Djoko mengingatkan, kementerian yang tak bahu-membahu menyebabkan rencana proyek yang ditawarkan ke investor juga jadi tak laku. ”Ada rencana membangun pelabuhan, tetapi tak ada jaminan kapan ruas jalan atau jalur kereta dibangun. Bagaimana investor swasta tertarik?” ujarnya.
Untuk infrastruktur yang telah terbangun, Djoko pun mengeluhkan rendahnya pengawasan sehingga seolah masyarakat tidak memperoleh manfaat dari proyek itu.
