Pimpinan DPR Diminta Jujur

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Rommy), meminta pimpinan DPR untuk menyampaikan secara jujur dan terbuka terhadap hasil rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi terkait kelanjutan pembangunan gedung baru DPR. Rapat tersebut digelar pada Kamis (7/4/2011).

Menurut Rommy, ada penyederhanaan hasil rapat yang disampaikan ke publik. Ia mengatakan, mayoritas fraksi sesungguhnya meminta rasionalisasi terhadap angka pembangunan dan desain gedung. Proses ini dilakukan dengan memutuskan penundaan sementara atas tahapan pembangunan yang tengah berjalan.

"Namun, pimpinan DPR melakukan simplifikasi atas hasil rapat konsultasi. Kami minta rasionalisasi. Katanya itu akan menjadi catatan. Prinsip utama memang, setuju atau tidak setuju, pembangunan diteruskan. Tapi yang disampaikan dan muncul di media bahwa 7 fraksi setuju diteruskan dan dua fraksi menolak. Seharusnya pimpinan DPR jujur mengatakan bahwa persetujuan fraksi dengan catatan, dan akan melakukan tindak lanjut dengan memberhentikan proses prakualifikasi yang berjalan," papar Rommy di Jakarta, Senin (11/4/2011).

Ia menambahkan, fraksinya sudah memberikan sejumlah catatan yang diikuti perhitungan-perhitungan mengenai anggaran yang lebih rasional dari Rp 1,138 triliun yang dianggarkan. "Untuk kebutuhan luas ruangan anggota 111 meter buat dihuni 7 orang, dikalikan 560 anggota, akan didapat angka Rp 500 miliar-Rp 750 miliar. Maka dari itu, kami minta anggaran Rp 1,138 triliun itu diturunkan," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Rommy membantah anggapan bahwa fraksi-fraksi "bermuka dua" dengan menyatakan penolakan kepada publik, tetapi mendukung pembangunan dalam sikap resmi di internal Dewan. "Saya katakan, tidak ada back stage dan front stage communication. Kami memang setuju, tetapi ada angka yang perlu dirasionalisasi dan revisi terhadap desain yang ada," ujar Rommy.

Meski telah dinyatakan sebagai keputusan, berlanjutnya pembangunan gedung baru DPR masih mendapatkan protes dari sejumlah fraksi. Tak hanya Fraksi PPP yang mempertanyakan penjelasan pimpinan DPR, sejumlah fraksi lainnya juga melakukan hal yang sama. Sejumlah fraksi tersebut antara lain Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB. Mereka menilai, keputusan rapat konsultasi bukan murni hanya menyetujui, melainkan terdapat sejumlah catatan yang juga harus dijelaskan kepada publik.