Khadafy Terima Tawaran Afrika, Oposisi Menentang
Tripoli, Senin -
Zuma memimpin tim Uni Afrika (UA), yang juga dihadiri Presiden Mali Amadou Toumani Toure, Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, Presiden Kongo Denis Sassou Nguesso, dan Menteri Luar Negeri Uganda Henry Oryem Okello, yang mewakili Presiden Yoweri Museveni.
Pihak Uni Eropa sebenarnya memberikan dukungan terhadap upaya delegasi UA. ”Kami mendukung upaya delegasi UA untuk menemukan solusi politik,” kata juru bicara untuk Catherine Ashton, Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.
UA juga menawarkan jalan bagi kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan serta dialog antara pasukan Khadafy dan oposisi. ”Kami telah merampungkan misi dan para pemimpin yang hadir menerima tawaran kami,” kata Zuma.
Namun, tidak disebutkan apakah tawaran UA itu termasuk pengunduran diri Khadafy. Pihak Khadafy menegaskan bahwa Khadafy tidak akan mundur.
Setelah bertemu Khadafy, rombongan UA berangkat ke Benghazi. Mereka menyampaikan tawaran damai dengan Khadafy.
Oposisi Libya menuntut agar setiap gencatan senjata harus mewajibkan penarikan pasukan Khadafy dari semua lini dan mengizinkan rakyat menyatakan pendapat secara bebas.
Hal ini tidak dibahas dalam pertemuan pemimpin UA dan Khadafy. Oposisi Libya juga menuduh delegasi Libya merupakan antek-antek Khadafy.
”Tak ada perundingan jika ini semua terkait Khadafy dan putra-putranya,” kata Ahmed al-Adbor, anggota Dewan Nasional Transisi, organisasi formal kubu oposisi Libya.
Kehadiran delegasi UA tidak memberikan dampak apa pun. Saat delegasi UA bertemu Khadafy, pasukan Khadafy terus menggempur pasukan oposisi di berbagai lokasi.
Pada saat bersamaan, pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga menyerang posisi pasukan Khadafy. Hal ini turut membangkitkan gairah perlawanan kubu oposisi.
Pihak Eropa juga tetap berdiri di belakang oposisi. Menlu Italia Franco Frattini mengatakan, pada masa depan Khadafy dan putra-putranya tidak boleh lagi berpartisipasi dalam politik Libya.
”Tidak, saya tak bisa menerima itu. Saya kira Perancis dan Inggris juga tak mau menerima itu,” kata Frattini menjawab pertanyaan, apakah Khadafy dan putra-putranya masih diberi kesempatan terlibat politik Libya sekarang dan pada masa mendatang.
”Saya kira Khadafy harus mundur. Ini adalah syarat bagi kami untuk memulai rekonsiliasi nasional di Libya,” ujar Frattini lagi.
Di Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia (KKMI) di Libya mendesak Pemerintah Indonesia lebih proaktif menengahi konflik di Libya. Mereka juga mengutuk intervensi militer negara asing ke Libya.
Hal ini disampaikan Ketua KKMI di Libya Miftakhur Risal dan Ketua PBNU Iqbal Sullam di Jakarta, Senin. Dalam acara yang sama hadir pula Himpunan Mahasiswa Libya di Indonesia yang menyatakan sikap mereka untuk tetap mendukung pemerintahan yang dipimpin Khadafy.(AFP/AP/MON/INA)
