Pramono: Tak Semua Studi Banding Sia-sia

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, tak semua studi banding yang dilakukan anggota Dewan tak bermanfaat. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi respons publik yang mengecam sejumlah agenda kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPR pada masa reses ini.

Menurut Pramono, ada studi banding dan kunjungan kerja yang bermanfaat yang sudah dievaluasi dalam rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, maupun komisi dan badan-badan.

"Memang tidak semua studi banding tidak ada manfaatnya, beberapa memang diperlukan. Karena kita tidak mempunyai perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya tentang informasi geospasial, kultural dan sebagainya. Tetapi untuk beberapa hal yang di kita sudah ada, apalagi kalau ini hanya berkaitan dengan penyempurnaan UU, seyogianya, saya termasuk yang berpandangan tidak perlu dilakukan studi banding," katanya di Gedung DPR, Selasa (19/4/2011).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kunjungan kerja menjadi perhatian pimpinan DPR. Sebagai pimpinan yang dua kali memimpin rapat koordinasi, aspirasi masyarakat sudah dibicarakan. Namun, karena permintaan anggota dan anggaran sudah tersedia, banyak rencana kunjungan kerja dan studi banding yang akhirnya dilanjutkan. Hanya saja, Pramono mengatakan, pimpinan tetap merespons keberatan masyarakat demi efektivitas dan efisiensi kinerja DPR.

DPR, lanjutnya, tetap harus melakukan introspeksi diri untuk bekerja sesuai keinginan masyarakat yang diwakilinya. Evaluasi juga kerap dilakukan untuk anggaran kunjungan kerja dan studi banding DPR. Namun, jumlah itu dinilai sudah cukup.

"Anggaran memang disahkan DPR dan pemerintah, tetapi yang juga perlu dikaji dan dilakukan, sebenarnya anggaran DPR untuk kunjungan dibandingkan dengan satu departemen (kementerian) saja lebih kecil. Tapi karena ini lembaga politik, perhatian publik menjadi luar biasa. Dan itu sudah menjadi risiko dan konsekuensi dari lembaga ini," ujarnya.

Pramono sepakat, kunjungan ke luar negeri yang tidak bermanfaat harus dibatasi.

Anggaran studi banding

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri selama masa reses ini, DPR setidaknya menghabiskan anggaran tak kurang dari Rp12 miliar. Anggaran sebesar ini digunakan oleh Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X yang berkunjung ke sejumlah negara.

"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi delapan negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadaffi, akhir pekan lalu.

Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Perancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai Rp 1,4 miliar dengan rincian ke China Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Fakir Miskin.

Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar, yaitu ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.