Warga Homs Ketakutan
Penduduk Homs yang berjumlah sekitar dua juta jiwa dikenal terdiri dari multiras dan agama.
Menurut aktivis hak asasi manusia, Omar Adalbi, seperti dikutip situs Al Jazeera, terjadi tembakan masif ke arah pengunjuk rasa, yang hampir seperti pembantaian.
Saksi mata yang mengaku bernama Abu Essam, seperti dikutip situs Al Jazeera, mengungkapkan, terjadi tembakan masif langsung atas pengunjuk rasa dan sambungan telepon di Homs terputus.
”Situasi mencekam kini menghinggapi kota Homs. Pasukan dari Divisi 4 yang dipimpin Maher al-Assad (saudara Presiden Bashar al-Assad) kini disebar di kota Homs untuk menghadapi kemungkinan eskalasi aksi unjuk rasa,” ungkap Essam.
Menurut saksi mata lain yang tak mau menyebutkan namanya, ada pembantaian di Homs yang membawa korban sedikitnya 30 aktivis antara tewas dan luka-luka. Ia mengungkapkan, kota Homs kini diisolir dan penembak jitu disebarkan di atas atap gedung-gedung pemerintah.
Seorang saksi mata lain mengungkapkan, terdengar suara tembakan beruntun di dekat kantor polisi kota Homs sehingga seperti terdengar bunyi rantaian air hujan. Dalam waktu yang sama, lanjutnya, terdengar lewat pengeras suara seruan jihad untuk menyelamatkan pengunjuk rasa yang mendapat serangan itu.
Seorang saksi mata lain yang mengaku bernama Muhammad Rifaat mengatakan, ada upaya perundingan antara aparat keamanan dan tokoh-tokoh kota Homs untuk meredakan ketegangan di kota itu.
Kota Homs hari Senin lalu diwarnai aksi unjuk rasa oleh sekitar 20.000 pemuda kota itu dan desa-desa sekitarnya. Komite rakyat yang dibentuk pemuda kota itu menguasai semua pintu menuju kota dan memeriksa siapa pun yang akan masuk kota.
Ratusan orang berkumpul di Alun-alun Jam di pusat kota Homs, membawa matras, makanan, dan minuman, serta menduduki alun-alun itu. Mereka meniru pendudukan alun-alun yang dilakukan pengunjuk rasa di Mesir saat menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.
Pengunjuk rasa itu berteriak-teriak menuntut kebebasan, persatuan nasional, dan menolak pemerintah sektarian. Mereka bersumpah tak akan bubar hingga Presiden Assad mundur. Unjuk rasa ini yang akhirnya dibubarkan pasukan keamanan.
Pemerintah Suriah menuduh kelompok Salafi bersenjata bertanggung jawab atas aksi kekerasan di kota Homs dan Banias.
”Perkembangan terakhir ini menguak bahwa apa yang terjadi di beberapa provinsi di Suriah, yang menyebabkan tewasnya anggota militer, aparat keamanan, warga sipil, dan penyerangan terhadap tempat-tempat umum, adalah aksi makar bersenjata oleh kelompok Salafi, khususnya di Homs dan Banias,” kata pernyataan Kementerian Dalam Negeri Suriah.
Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Suriah itu menegaskan, yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut adalah tindakan kriminal yang harus mendapat hukuman seberat-beratnya.
Ditegaskan lagi, otoritas Suriah tak akan bersikap lunak dalam menghadapi kelompok bersenjata itu yang mengancam keamanan nasional dengan menyebarkan teroris.
Kantor berita Suriah, SANA, memberitakan, kabinet Presiden Assad setuju mencabut undang-undang darurat yang telah berlaku hampir setengah abad di negara itu. Pencabutan undang-undang darurat adalah tuntutan utama pengunjuk rasa.
Pemerintah juga menghapus pengadilan keamanan negara, yang selama ini mengadili tahanan politik. Pemerintah menyetujui undang-undang baru yang memberikan hak kepada warga untuk berdemonstrasi secara damai. Namun, belum jelas apakah langkah terobosan ini bisa meredakan unjuk rasa antipemerintah.
