FIFA Belum Ubah Keputusan
”Belum ada perubahan. Seluruh petunjuk masih sesuai dengan surat tanggal 4 April kemarin,” ujar Agum Gumelar, yang dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa (19/4) malam.
Sekitar dua jam sebelum komunikasi dengan Agum Gumelar itu, seorang juru bicara FIFA yang dihubungi dari Jakarta menyatakan tidak ada perubahan terhadap keputusan Komite Darurat pada 4 April. Keputusan resmi akan dikirim oleh FIFA kepada PSSI sebelum 22 April.
Dalam pertemuan di kantor FIFA itu, lanjut Agum, disampaikan semua tahapan yang telah dilakukan Komite Normalisasi dan perkembangan yang terjadi selama ini, termasuk keinginan pemilik suara supaya George Toisutta, Arifin Panigoro, dan Nirwan Dermawan Bakrie bisa dicalonkan lagi.
Agum juga melaporkan mengenai kongres pemilik suara pada 14 April di Hotel Sultan. Kongres 14 April itu menghasilkan Komisi Pemilihan, Komisi Banding, dan pemutihan hukuman terhadap PSM Makassar.
Dalam surat FIFA 4 April, Komite Normalisasi sekaligus sebagai Komisi Pemilihan. FIFA juga menyatakan bahwa Arifin Panigoro, George Toisutta, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Nurdin Halid tidak layak dicalonkan lagi. Keputusan ini diprotes oleh kelompok 78 pemilik suara PSSI.
”Itu (hasil kongres 14 April) masih menjadi pembahasan internal FIFA dan hasilnya baru akan disampaikan besok,” ujar Agum, yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo.
Agum melakukan dua kali pertemuan, pertama dengan Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi Thierry Regenass pada pukul 09.30-10.30 waktu Zurich. Agum kemudian bertemu dengan Sepp Blatter yang didampingi oleh Regenass.
Dalam pertemuan itu, Regenass berperan banyak mengupas situasi yang terjadi di PSSI. Regenass mengonfirmasi berbagai informasi tentang PSSI yang diterimanya dari sejumlah pihak di Indonesia. Diskusi diwarnai adu argumentasi.
”Prinsipnya Pak Agum akan pulang besok. Kita tunggu keterangan Pak Agum setelah berada di sini. FIFA bisa jadi membuat keputusan ini dalam bentuk tertulis supaya tidak ada bantahan dan sangkaan-sangkaan,” ujar anggota Komite Normalisasi, Joko Driyono.
Pendaftaran calon anggota Komite Eksekutif PSSI membeludak hari Selasa hingga mencapai 47 berkas. Kondisi ini menyebabkan rekap dokumen untuk diunggah ke situs pssi-football.com lebih lambat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.
Hingga Selasa malam ada sembilan nama yang dicalonkan sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2014. Mereka adalah George Toisutta yang didukung oleh 34 anggota, Syarif Bastaman didukung empat anggota, dan Adhan Dambea didukung dua anggota. Enam bakal calon lainnya masing-masing didukung satu anggota, yaitu Agusman Effendi, Arifin Panigoro, Wahidin Halim, Djohar Arifin Husin, Diza Rasyid Ali, dan Adhyaksa Dault.
Untuk posisi wakil ketua umum PSSI, Arifin Panigoro didukung 32 anggota, disusul Syarif Bastaman empat anggota, dan Nirwan Dermawan Bakrie diusung dua anggota.
Tujuh calon lainnya yang diusung oleh masing-masing satu anggota adalah Bernhard Limbong, George Toisutta, Wahidin Halim, Adhan Dambea, Agusman Effendi, GH Sutejo, dan Joko Driyono.
Pencalonan Syarif Bastaman pada Selasa pagi diawali dengan deklarasi di Stadion Gelora Bung Karno. Pencalonan ini diikuti ratusan pendukung yang datang menggunakan tujuh bus. Anggota Komite Legal AFC itu diusung oleh tujuh klub asal Jawa Barat, tetapi baru empat klub yang memenuhi persyaratan.
Pengusaha Erwin Aksa memastikan diri meramaikan bursa pencalonan ketua umum PSSI. Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault juga dicalonkan. ”Cukup banyak yang datang dan meminta, tetapi saya belum putuskan,” ujar Adhyaksa Dault.
Erwin menegaskan, dirinya bisa berperan membangun industri olahraga. ”Bila diberi kepercayaan, saya bisa mengabdikan diri untuk kepentingan yang lebih besar, termasuk membangun industri olahraganya,” ujarnya.
Rahim Soekasah juga mulai menjajaki sebagai figur alternatif untuk memimpin PSSI. Namun, hingga Selasa belum ada anggota PSSI yang mencalonkan dirinya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng mempersilakan anggota PSSI mengajukan calon-calon baru ketua umum PSSI. ”Dalam urusan pencalonan, semua orang bisa dicalonkan dan siapa pun bisa mencalonkan, tetapi siapa yang terpilih tentu saja ditentukan pemilik suara,” kata Mallarangeng di Istana Bogor, Jawa Barat.
