Seruan itu disampaikan Kasit saat berkunjung ke kamp pengungsian, sekitar 30 kilometer dari lokasi pertempuran tiga hari sebelumnya. Kasit kembali menekankan penolakannya atas keterlibatan pihak asing dalam masalah itu.
Akan tetapi, Kasit menegaskan agar sikapnya tidak lantas diartikan Thailand mengesampingkan kesepakatan sebelumnya. Thailand dan Kamboja telah bertemu dalam pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN di Jakarta, 22 Februari lalu, dengan Indonesia sebagai penengah.
Dalam pertemuan itu, antara lain, disepakati penempatan pasukan pemantau dari TNI di masing-masing pasukan di kawasan perbatasan. Keberadaan mereka untuk memastikan kebijakan gencatan senjata dipatuhi oleh kedua pihak.
”Kami bukannya menentang itu (pasukan pemantau). Namun, tolong diingat, kasus ini sangat sensitif,” ujar Kasit.
Sepanjang Senin, tembakan antarkedua pihak tak terdengar. Namun, pesawat tempur Thailand berkali-kali terbang melintasi area yang disengketakan itu.
Pertempuran pecah sejak Jumat di dekat candi agama Hindu abad ke-12, Ta Moan dan Ta Krabey, yang diklaim Thailand berada di Provinsi Surin.
Lokasi pertempuran kali ini berjarak sekitar 150 kilometer arah barat dari candi Preah Vihear. Kontak senjata juga terjadi di sekitar candi Preah Vihear, Februari lalu, menyebabkan korban tewas sebanyak 11 orang dari kedua pihak. Puluhan ribu warga yang tinggal di dekat perbatasan kedua negara juga dipaksa mengungsi.
Dalam pertempuran sepanjang akhir pekan lalu, korban tewas mencapai 12 orang dari kedua pihak. Seorang prajurit Kamboja juga dilaporkan hilang. Puluhan ribu warga sipil terpaksa mengungsi, apalagi peluru-peluru artileri yang ditembakkan juga jatuh ke permukiman.
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dipastikan batal berkunjung ke Kamboja dan Thailand, Senin. Sedianya Marty akan menemui masing-masing menteri luar negeri, Hor Namhong (Kamboja) dan Kasit Piromya (Thailand), untuk meminta persetujuan dan tanda tangan mereka atas dokumen kesepakatan kerangka acuan (terms of reference/TOR) penempatan pasukan pemantau.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Koy Kuong, penundaan terjadi lantaran pihak Thailand belum menyepakati isi kerangka acuan yang diusulkan.
Pembatalan kunjungan Marty juga dibenarkan Kementerian Luar Negeri Thailand, yang menyebut penundaan terjadi lantaran proses negosiasi terkait isi dokumen belum selesai.
Sejak menandatangani kesepakatan pada 22 Februari lalu, Thailand berkali-kali menolak isi kerangka acuan, yang diusulkan Indonesia sebagai penengah sekaligus Ketua ASEAN tahun 2011.
Berbeda dari Thailand, pihak Kamboja menerima seluruh draf kerangka acuan itu. Mereka bahkan meminta Indonesia sesegera mungkin mengirim pasukannya ke wilayah perbatasan kedua negara.
Saat dihubungi secara terpisah, Marty mengaku belum memastikan kunjungannya ke dua negara itu. Menurut Marty, ketiga pihak memang masih belum menetapkan tanggal pasti pertemuan tersebut.
Namun, sejak Jumat lalu dia terus berkomunikasi secara intens dengan dua pihak berseteru.
”Pertemuan masih tetap terbuka, kok, pada masa mendatang. Saya kira yang terpenting sekarang bukanlah pertemuan kali ini, melainkan justru bagaimana Indonesia melihat perkembangan yang terjadi beberapa waktu terakhir sebagai sesuatu yang sangat mengecewakan dan memprihatinkan,” ujar Marty.
Menurut Marty, jika persoalan itu diikuti sejak beberapa bulan terakhir, semua pihak sebetulnya sudah sama-sama menyepakati cara penyelesaian masalah melalui jalan damai dan perundingan. Sudah bukan masanya lagi persoalan diselesaikan dengan kekerasan.
Akan tetapi, hal itu mensyaratkan semua pihak terkait harus mampu terlebih dahulu menciptakan kondisi yang kondusif dalam berbagai tingkatan, baik nasional, regional, maupun global. Sekarang tinggal kedua negara menciptakan kondisi itu di tingkat nasional masing-masing.