Tiga Wakil PSSI di Kongres FIFA
Berdasarkan undangan FIFA dan dokumen perjalanan yang dilihat Kompas, Minggu (15/5), tiga orang yang ditunjuk FIFA mewakili PSSI pada Kongres FIFA itu adalah Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar, anggota KN Joko Driyono, dan anggota KN yang telah diganti, Dityo Pramono.
Dalam dokumen tersebut, ketiganya disebut ”mewakili PSSI pada Kongres Tahunan FIFA yang digelar di Zurich, 31 Mei dan 1 Juni 2011 (representing the Football Association of Indonesia (IDN) at the annual FIFA Congress which will be held in Zurich on 31 May and 1 June 2011)”.
Salah satu agenda Kongres FIFA itu adalah pemilihan presiden FIFA melalui voting dengan dua kandidat, yaitu Presiden FIFA Sepp Blatter dan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Mohamed Bin Hammam. Terkait hal itu, ketika akan dihubungi untuk dikonfirmasi, Minggu malam, Joko Driyono tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesan.
Dityo Pramono, anggota KN yang telah diganti FIFA, membenarkan penunjukan tersebut. ”Sejauh ini (penunjukan itu) masih valid. Jika diminta berangkat, ya, saya berangkat saja,” katanya. Seperti anggota FIFA lain yang tidak dijatuhi sanksi, Indonesia memiliki satu suara dalam voting pemilihan presiden FIFA.
Penunjukan itu memunculkan satu pertanyaan terkait status dan hak ketua umum PSSI terpilih pada Kongres PSSI di Jakarta, 20 Mei mendatang. Menurut Statuta FIFA Pasal 23 Ayat 2, delegasi utusan asosiasi yang hadir dalam Kongres FIFA harus ditunjuk badan yang berwenang dalam asosiasi bersangkutan.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi A Mallarangeng di Kantor Kemenpora, Jakarta, Minggu, menyampaikan sikap pemerintah terkait Kongres PSSI kepada wartawan. Sikap itu diambil setelah ia berkonsultasi dengan Ketua KONI/KOI Rita Subowo.
Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan waktu menjelang Kongres PSSI untuk berkomunikasi dengan FIFA dalam rangka mengawal pelaksanaan kongres. Pemerintah berharap FIFA memberikan kontribusi positif dan konstruktif bagi kemajuan sepak bola nasional.
Pemerintah juga kembali menegaskan sikap tidak akan mengakui kongres tandingan. Pelaksanaan kongres harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Statuta PSSI dan FIFA, serta Standard Electoral Code FIFA, sehingga seluruh dinamika yang ada tetap di koridor yang tepat.
”Dalam seminggu ke depan ini kami akan terus berkomunikasi dengan FIFA dengan harapan supaya kongres bisa berlangsung dengan baik,” ujar Andi.
Selama ini, lanjut Andi, pemerintah senantiasa berkomunikasi dengan FIFA ataupun langsung dengan Sepp Blatter melalui Duta Besar Indonesia di Swiss, ataupun Ibu Rita Subowo melalui jalur KONI dan KOI.
Mengenai materi yang akan dikomunikasikan dengan FIFA, Andi mengatakan masih akan dibahas. Namun, pada intinya berusaha mencari solusi terbaik sehingga kisruh di tubuh PSSI segera berakhir.
Andi menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal organisasi termasuk masalah pencalonan. Pemerintah juga tidak akan mencampuri perbedaan penetapan calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI.
”Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati oleh semua pihak. Pemerintah berharap perbedaan dapat diselesaikan secara baik dalam forum tertinggi organisasi, yaitu Kongres PSSI,” ujar Andi.
Pemerintah, lanjut Andi, juga menghormati upaya hukum termasuk melalui Court of Arbitration for Sport (CAS) yang dilakukan oleh pendukung George Toisutta dan Arifin Panigoro. Pemerintah juga tidak akan mencampuri upaya hukum untuk mencari keputusan yang adil itu.
Dalam wawancara dengan Patrick Mbaya yang ditunjuk sebagai pengacara George Toisutta dan Arifin Panigoro, proses di CAS diusahakan mendapat prioritas karena akan digelar kongres pada 20 Mei. Mbaya optimistis memenangi kasus pencekalan kedua kliennya oleh FIFA.
”Pemerintah berharap keputusan hukum ini bisa berjalan segera sehingga penyelesaian kepastian hukum tentang masalah ini bisa segera terwujud,” ujar Andi. ”Saya harap bisa selesai lebih cepat sebelum kongres sehingga ada kepastian hukum atas masalah ini.”
