KPK Harus Dalami Uang Nazaruddin ke MK
Meskipun Nazaruddin tidak memiliki perkara di MK, pemberian uang tersebut belum tentu tidak ada hubungannya dengan perkara di MK.
Imbauan tersebut diungkapkan oleh Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, Sabtu (21/5).
Menurut Febri, Nazaruddin tidak mungkin memberikan uang tanpa alasan apa pun. Pemberian uang itu minimal dimaksudkan Nazaruddin untuk menanam budi atau berinvestasi.
”Dalam konteks ini, bukan itu poinnya. Yang harus dilakukan adalah pendalaman lebih jauh kenapa uang itu diberikan. Untuk kepentingan apa? Di dalam United Nations Convention Against Corruption dikenal modus korupsi memperdagangkan pengaruh. Meskipun Nazaruddin tidak memiliki perkara, tetap banyak kemungkinan terkait pemberian uang itu,” katanya.
Febri tidak sepakat dengan kesimpulan Ketua MK Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa pemberian uang tersebut bukanlah suap mengingat si pemberi tak memiliki perkara di MK. Ia mengungkapkan, semua pihak tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan mengenai hal tersebut.
”Pemeriksaan saja belum, bagaimana mungkin disimpulkan. Dalam kasus semacam ini, justru yang paling susah dibuktikan adalah pemberian uangnya. Kalau sudah terang benderang ada pengakuan dan buktinya, mau tidak mau harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sikap Janedjri dan MK yang tidak langsung melaporkan pemberian uang tersebut kepada KPK. Sekjen sebagai penyelenggara negara wajib melaporkan pemberian uang kepada penegak hukum, baik itu suap maupun sekadar gratifikasi.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dihubungi semalam menyatakan, KPK bakal mengusut aliran uang dari Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar jika sudah mendapatkan informasi dan data yang detail terkait masalah itu. Hanya saja, hingga kini KPK belum memperoleh informasi dan data detail soal itu.
”KPK belum memperoleh informasi dan data yang detail berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan itu. Jika sudah mendapat informasi dan data yang detail itu, kami akan menelusurinya,” ujar Johan Budi SP.
Menurut Johan, KPK tidak harus menunggu laporan dari pejabat MK untuk melakukan penelusuran soal itu. ”Akan tetapi, memang akan lebih baik jika Sekjen MK yang mengalami peristiwa itu atau Pak Mahfud mau memberi informasi dan data itu kepada KPK,” ujar Johan.
Sebelumnya Johan Budi SP mengatakan, pihaknya masih fokus untuk melengkapi berkas pemeriksaan tiga tersangka kasus suap kepada Sesmenpora.
Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menyatakan, diperlukan penyelidikan untuk menentukan apakah uang yang diduga diberikan Nazaruddin kepada Sekjen MK itu suap atau gratifikasi. ”Apakah suap atau gratifikasi, harus dilihat secara detail. Itu harus dilakukan proses investigasi,” kata Denny setelah diskusi ”Reformasi Mati Suri” di Jakarta.
Denny menyebutkan, inisiatif Mahfud itu adalah hal yang wajar. ”Menurut saya, inisiatif Pak Mahfud ini sebagai ikhtiar beliau untuk memberikan informasi lebih kepada Presiden dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,” ujarnya.
Menurut Denny, hal itu dilakukan Mahfud agar Presiden bisa memberi keputusan dengan lebih tepat. ”Pak Mahfud tahu sekarang sedang ada informasi terkait kasus Sesmenpora. Jadi, jika itu digabungkan dengan informasi beliau, dugaan saya, Pak Mahfud mengatakan keputusan yang akan diambil akan lebih tepat,” ujar Denny.
