RI Prakarsai Langkah Nyata
NUSA DUA, KOMPAS -
Demikian salah satu hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) XVI Gerakan Nonblok (GNB) yang diumumkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/5). Konferensi yang berlangsung sejak Senin itu resmi ditutup pada Jumat siang.
Konferensi ini menghasilkan lima deklarasi baru, mulai dari Deklarasi Peringatan Bali (Bali Commemorative Declaration), deklarasi tentang perlucutan senjata nuklir, hingga dua deklarasi khusus mengenai masalah Palestina.
Deklarasi Peringatan Bali disusun untuk merumuskan ulang konsep dan visi GNB 50 tahun mendatang terkait peringatan 50 tahun GNB tahun ini. ”GNB harus mencari solusi dan menjadi bagian dari solusi berbagai permasalahan di dunia,” kata Marty, yang bertindak sebagai Ketua KTM XVI GNB, tentang inti komitmen GNB tersebut.
Untuk masalah Palestina, GNB bertekad mengawal proses perdamaian hingga solusi akhir dua negara, yakni Palestina dan Israel, yang sama-sama merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai.
”Deklarasi masalah Palestina ini penting karena sifatnya bukan semata retorika. Dalam deklarasi itu juga disetujui gagasan Indonesia mengenai perlunya rencana aksi antara bulan Mei dan September untuk antisipasi apabila masalah Palestina digulirkan di Majelis Umum PBB di New York, khususnya berkaitan dengan upaya diterimanya Palestina sebagai anggota PBB,” ujar Marty.
GNB menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung proses perdamaian yang disponsori Amerika Serikat dan Kuartet Timur Tengah. Di samping itu, GNB tetap menggalang dukungan bagi diterimanya Palestina sebagai anggota PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Salah satu bagian rencana aksi ini adalah mendorong sesama anggota GNB, yang belum mengakui kedaulatan Palestina, untuk segera mendukung. Sebelum konferensi ini berlangsung, ada 29 negara dari 118 negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina secara resmi.
Dengan bergabungnya Fiji dan Azerbaijan sebagai anggota terbaru GNB, jumlah negara yang belum mengakui Palestina menjadi 30 negara. Fiji tercatat sebagai salah satu negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina secara resmi. Marty mengingatkan, negara yang belum mengakui ini tidak berarti punya masalah atau tidak mau mengakui kedaulatan Palestina.
”Mereka belum menyatakan secara resmi saja, mungkin selama ini luput dari perhatian pemerintahan masing-masing. Seruan kami kali ini menjadi wake-up call bagi mereka untuk segera menyatakan dukungan itu,” tutur Marty.
Di ASEAN saja masih ada tiga negara anggota yang belum menyatakan pengakuan kepada Palestina, yakni Thailand, Singapura, dan Myanmar. Indonesia sendiri, kata Marty, sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak proklamasi kemerdekaan negara itu pada 1988.
Selain menggalang dukungan di dalam, GNB juga berkampanye keluar untuk menggalang dukungan ini. Langkah penting lain adalah menjalin komunikasi dan dialog dengan Dewan Keamanan (DK), Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB serta negara maju yang tergabung dalam Kuartet Timur Tengah.
Kuartet ini terdiri atas PBB, AS, Rusia, dan Uni Eropa. Paling tidak empat dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Rusia, Inggris, dan Perancis, berperan aktif dalam kuartet tersebut.
”Kami perlu menyampaikan kepada mereka bahwa langkah (GNB) ini bukan untuk merusak atau membunuh proses perdamaian yang sedang mereka usahakan, tetapi justru mendorong proses itu,” tutur Marty.
Dialog untuk memberi pengertian bahwa niat menggalang dukungan kepada Palestina tersebut bukan bertujuan negatif perlu dilakukan karena proses penerimaan keanggotaan Palestina di PBB membutuhkan rekomendasi DK PBB. Jika satu saja anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya, seluruh usaha sia-sia.
Deklarasi kedua mengenai Palestina berkaitan dengan tahanan politik Palestina, salah satu masalah penting dalam isu Palestina-Israel yang kurang mendapat perhatian dunia.
Para menteri negara-negara GNB menyatakan, masih ada lebih dari 6.000 tahanan yang dikurung Israel di 22 penjara serta kamp tawanan di seluruh Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur. ”Mereka ditahan bukan karena tindak kriminal, melainkan karena pandangan politiknya,” kata Marty.
Sekitar 300 tahahan di antara mereka adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Juga terdapat 37 perempuan di antara para tahanan dan 10 anggota Dewan Legislatif Palestina.
