Talangan Yunani Belum Jelas
Papaconstantinou menyebut laporan itu sama sekali tidak mencerminkan kenyataan. Dalam wawancaranya dengan Mega TV, Papaconstantinou menambahkan, delegasi dari UE, Bank Sentral Eropa (ECB), dan IMF yang berkunjung ke Athena, pekan lalu, menilai, Yunani dapat menerima dana talangan tahap kelima. Dia juga yakin kucuran dana talangan tersebut tidak akan terganggu masalah apa pun.
”Kami memiliki alasan untuk yakin bahwa laporan dari tim akan positif bagi negara kami. Artinya, kami memiliki alasan tepat untuk yakin bahwa pemerintah telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan kami akan menerima dana talangan tahap selanjutnya,” ujar Papaconstantinou.
Edisi terbaru Der Spiegel menerbitkan sebuah laporan yang dinamakan Troika dari UE, ECB, dan IMF. Laporan itu menyatakan, defisit anggaran Yunani lebih besar daripada yang diharapkan.
Yunani juga gagal memenuhi komitmennya menurunkan defisit. Terlebih lagi, negara itu terus membelanjakan anggaran lebih dari nilai yang telah disepakati dalam paket dana talangan itu.
”Diskusi kami dengan otoritas setempat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat disimpulkan tidak lama lagi,” ujar juru bicara IMF, menanggapi laporan Der Spiegel itu.
Sementara itu, Menteri Keuangan Belanda Jan Kees de Jager mengancam bahwa Belanda, Jerman, Finlandia, serta negara anggota UE lainnya tidak akan memberikan lagi dana talangan kepada Yunani jika negara itu tidak melakukan langkah pengetatan yang telah disepakati.
De Jager menyatakan, Yunani harus dapat hidup dan bertahan dengan kondisi yang telah di tetapkan oleh IMF. Persyaratan itu diperlukan untuk menerima dana talangan lagi, yang merupakan bagian dari dana talangan sebesar 110 miliar euro.
Dia juga mengatakan, Eurogroup, yang terdiri atas 16 negara pengguna mata uang euro, tengah mengkaji
apakah Yunani dapat melakukan apa yang disebut soft reprofiling, atau perpanjangan pembayaran utang.
Di Athena partai oposisi konservatif menolak permintaan persetujuan pemerintah untuk melakukan lagi beberapa pengetatan anggaran. Perbedaan ini memicu kritik dari UE.
Pemimpin Konservatif Antonis Samaras mengatakan tidak dapat mendukung program yang akan melemahkan ekonomi sekaligus menghancurkan masyarakat Yunani. Dia juga menolak ajakan kerja sama pemerintah di tengah tekanan dari UE dan kekhawatiran para investor kemungkinan Yunani akan gagal bayar.
Samaras dan pemimpin oposisi lainnya bertemu dengan Perdana Menteri dari Partai Sosialis George Papandreou lebih dari tiga jam. Sayangnya, pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan mengenai pengurangan utang pada 2015.
”Komisi Uni Eropa menyesalkan kegagalan para pemimpin partai politik Yunani dalam mencapai konsensus ekonomi untuk mengatasi krisis utang mereka,” demikian pernyataan Komisioner Urusan Moneter UE Olli Rehn.
Menurut sebuah jajak pendapat, mayoritas warga Yunani mendukung penjualan aset negara untuk menutupi defisit mereka. Diperkirakan, dari hasil penjualan aset akan didapatkan dana sebesar 50 miliar euro agar dapat terhindar dari gagal bayar.
Sebanyak 80 persen responden juga sepakat Yunani harus menggunakan asetnya untuk mengonsolidasikan keuangan publik. Akan tetapi, 83 persen responden meragukan kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan program ambisius tersebut.
Daftar pertama aset yang akan diprivatisasi adalah Savings Post Bank, OTE Telecom, dan dua pelabuhan terbesar di Yunani. Tahun depan giliran 34 persen saham perusahaan judi OPAP dan 17 persen perusahaan listrik Publik Power Corp.
”Pemerintah Yunani memiliki banyak saham di perusahaan terbuka, juga real estat. Diperkirakan dari penjualan aset-aset dari privatisasi tersebut dapat mencapai 300 miliar euro,” ujar salah satu anggota dewan ECB, Juergen Stark, kepada harian Jerman, Welt am Sonntag.
