Implementasikan Pancasila
”Tak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan,” ujar Habibie.
Untuk sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurut Habibie, implementasi dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat atau mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. ”Pancasila itu bukan untuk disakralkan,” ujar presiden ketiga Indonesia itu.
Habibie berpidato di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Selain Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pidato kebangsaan. Peringatan itu diselenggarakan oleh MPR.
Hadir, antara lain, Ketua MPR Taufiq Kiemas; Ny Ani Yudhoyono; Wakil Presiden Boediono; Ny Herawati Boediono; mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Hamzah Haz, dan Try Soetrisno; Ny Shinta Nuriyah, istri mantan Presiden (almarhum) Abdurrahman Wahid; serta Ny Karlina Djaja Atmadja, istri mantan Wapres (almarhum) Umar Wirahadikusumah.
Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara bagi Indonesia yang merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut ada lima asas yang diperlukan bagi Indonesia. Kelima asas itu adalah satu kesatuan yang disebut sebagai Pancasila. Secara substantif, gagasan Soekarno ini akhirnya disepakati sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Megawati, yang juga putri Soekarno, juga menyerukan agar Pancasila tak hanya diperjuangkan menjadi bintang penunjuk. Pancasila juga harus menjadi kenyataan yang membumi. ”Tanpa itu, kita akan terus memperbincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu melaksanakannya. Hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan neokapitalisme dan neoimperialisme serta terbangunnya fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tak ada bangsa yang menjadi besar jika tidak bertumpu secara kokoh pada ideologi yang mengakar. ”Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan China menemukan kekokohannya pada
Sebaliknya, Presiden Yudhoyono menegaskan, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup. Dengan sifatnya yang seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi zaman.
”Pancasila bukan doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, working ideology, sehingga mampu mengatasi dimensi ruang dan waktu. Saya yakin itu,” katanya.
Dalam kaitannya sebagai ideologi yang terbuka, menurut Yudhoyono, Pancasila penting untuk direvitalisasi agar dapat menjawab tantangan Indonesia pada masa kini. Namun, upaya merevitalisasi Pancasila harus dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan tak menjadi sesuatu yang kontraproduktif.
”Saya instruksikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan menteri terkait lain agar menggelar edukasi nilai-nilai Pancasila dengan metode yang paling efektif, entah itu lewat ekstrakurikuler atau wahana seni budaya lain,” ujar Yudhoyono.
Ia juga menyampaikan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir bulan lalu mengenai Pancasila. Survei berupa wawancara tatap muka itu meliputi 12.056 responden di 181 kota/kabupaten di 33 provinsi. Menurut Yudhoyono, 30 persen responden berpendapat, pendidikan adalah cara paling tepat untuk membuat masyarakat memahami dan menjalankan Pancasila.
Sementara 19 persen responden melihat, cara paling tepat untuk membuat masyarakat memahami dan menjalankan Pancasila adalah melalui contoh dan perbuatan nyata yang dilakukan pejabat pusat dan daerah. ”Sebanyak 14 persen responden melihat itu bisa dicapai lewat perbuatan nyata tokoh masyarakat, 13 persen penataran, 12 persen media, dan 10 persen lewat ceramah,” ujar Presiden.
Secara terpisah, Kamis di Jakarta, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dakiri mengingatkan, kristalisasi nilai- nilai Pancasila seharusnya tidak hanya sebatas wacana atau retorika politik. Perlu keteladanan pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Menurut dia, revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila, seperti disebutkan Habibie, Megawati, dan Yudhoyono, memang mutlak diperlukan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana agar penerapan nilai-nilai Pancasila tak sekadar wacana. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasi. Salah satunya dengan menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup serta pedoman bertingkah laku. Pemimpin bangsa harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan serta perencanaan program pemerintahan pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Ganjar Pranowo, berpendapat, Pancasila adalah ideologi yang harus dibudayakan oleh masyarakat Indonesia. Jika masyarakat benar-benar melaksanakan nilai-nilai Pancasila, gerakan yang merongrong keberagaman akan teratasi.
Peringatan hari lahir Pancasila juga dilaksanakan di sejumlah daerah. Di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, sekitar 15.000 warga memadati jalan, berpawai, dan menyerukan ”NKRI dan Pancasila adalah Harga Mati”.
Di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu, Guruh Soekarnoputra meminta MPR segera menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.
