Biar Saja Kami Ditangkap Polisi karena Mencuri
Timbuktu Hartana
Marice Kadam (55) menerawang jauh ke luar pintu kamar. Sembari menyantap makan siangnya berupa nasi bungkus lauk telur ceplok, ia hanya bisa termenung. Pikirannya ke sana-kemari. Membayangkan nasib anak cucunya yang masih tinggal di petak-petak rumah tripleks di hunian sementara daerah Kabauw, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Beban berat kini dirasakannya sebagai ”utusan” teman- teman sepengungsian, termasuk anak cucunya. Bersama 42 pengungsi lain, kini Marice berada di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, untuk menyampaikan berbagai keluh kesah. Ini termasuk jaminan hidup Rp 150.000 per jiwa per bulan yang sudah enam bulan tidak mereka terima.
Nenek yang selamat dari bencana banjir bandang Wasior pada Oktober 2010 itu mengaku setiap hari hanya bisa marah-marah. Para wanita seperti dirinya harus memutar otak bagaimana bisa makan hari itu.
Untuk bisa sekadar mengganjal perut, terkadang Marice dan juga para ibu lainnya ”mencuri” daun kasbi (sejenis ubi kayu) dan singkong di kebun milik orang lain.
”Biarlah kalau ditangkap polisi. Ini karena salah pemerintah yang tidak perhatian dengan kami (pengungsi),” keluh Marice saat ditemui di Kantor Balai Latihan Kehutanan (BLK) Papua Barat, Sabtu (11/6). Kantor BLK yang disekat-sekat kini mereka tempati sementara selama berjuang di Manokwari.
Rita Orlean (31) dan Meti Pangeti (32), juga wakil pengungsi, menambahkan, sehari-hari tanpa bekerja membuat mama-mama di pengungsian gelisah. Apalagi melihat para suami yang hanya bangun, duduk-duduk, lalu tidur lagi karena memang tak ada yang bisa dikerjakan.
”Bosan lihat suami yang tak kerja. Rasanya saya jadi ganas dan sering baku marah. Mau masak juga tidak ada yang dimasak. Mau berkebun tak punya lahan,” ujar Meti jengkel.
Kondisi di lokasi bencana memang masih memprihatinkan. Sebagian besar lahan garapan milik pengungsi, sekitar 22 hektar sawah dan 78 hektar ladang, masih terkubur lumpur dan batu-batuan besar. Tanah tak bisa digarap.
Kalaupun ada pengungsi yang ingin menggarap lahan di sekitar lokasi hunian sementara, mereka harus terlebih dahulu minta izin kepada pemilik hak ulayat. Para nelayan yang kehilangan perahu, jaring, pancing, genset, dan motor tempelnya juga belum bisa berbuat apa- apa.
Jhoni Kerewai (38), pengungsi dari Kampung Sanduay yang kehilangan perahu dan jaring karena tersapu banjir, misalnya, sampai saat ini tak bisa melaut.
Kini, para pengungsi benar-benar sudah bosan tinggal di petakan sempit tripleks yang disekat untuk kamar dan ruang keluarga.
Yang membuat mereka makin jengkel, hingga saat ini belum pernah sekali pun pemerintah daerah turun menanyakan kebutuhan pengungsi atau memberikan keterampilan bermanfaat bagi ibu-ibu. Pelatihan hanya pernah diberikan Palang Merah Indonesia yang mengajarkan cara membuat kalung dan gelang yang bisa dijual nantinya.
Kekesalan itu ditambah dengan kenyataan bahwa sudah enam bulan mereka belum juga menerima jatah jaminan hidup yang pernah dijanjikan pemerintah. Terakhir, mereka menerima jaminan hidup untuk dua bulan pada Desember lalu.
Untuk mempertanyakan jaminan hidup itulah, Marice bersama 42 wakil pengungsi kini berada di Manokwari. Mereka meninggalkan Wasior Rabu lalu pukul 22.00 dan tiba di Manokwari pada Kamis siang setelah berlayar 12 jam menyusuri Teluk Cendrawasih dengan menumpang KM Yapoairon.
Biaya transpor dan bekal dikumpulkan dari sumbangan sukarela para pengungsi. Ada yang hanya membayar Rp 1.000, Rp 2.000, atau Rp 5.000. Total sumbangan yang terkumpul Rp 1,35 juta. Padahal, untuk biaya kapal saja mereka butuh Rp 2 juta. ”Karena kasihan, kapten kapal memberi keringanan, kami hanya bayar Rp 1,5 juta,” kata David Wumpere, ketua rombongan pengungsi Wasior di Manokwari, Sabtu lalu. Berkat bantuan sejumlah pihak, mereka akhirnya bisa berangkat dengan bekal Rp 4 juta.
Sayangnya, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi atau Sekretaris Daerah (Sekda) Marthen L Rumadas yang ingin mereka temui sedang berada di luar daerah. Mereka akhirnya pergi ke DPR Papua Barat dan meminta diizinkan menginap sambil menunggu jawaban pasti dari Gubernur.
Selama menunggu Gubernur, mereka akhirnya ditampung di BLK Manokwari. Sembilan kamar yang ada dijadikan bilik penampungan. Tiap bilik yang dilengkapi kamar mandi dan dipan berkasur gulung diisi 4-6 pengungsi.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yusuf Sarira mengatakan, selama ditampung di BLK, pengungsi dijamin makanan dan tempat tinggalnya yang layak.
Hingga Minggu sore kemarin, mereka belum juga mendapat kepastian kapan bisa bertemu Gubernur Atururi yang masih di Jakarta. Mereka dijanjikan akan diterima Sekda, Senin ini, tetapi mereka belum yakin apakah ada keputusan pasti soal jaminan hidup itu. Padahal, uang itu merupakan harapan terakhir mereka untuk menata kehidupan.
Fasirun (56), misalnya, akan menggunakannya untuk jaring baru dan tempat menampung ikan. Selama mengungsi, ia hanya mengandalkan pancing untuk mencari ikan. Hasilnya pun hanya dimakan sendiri, bukan untuk dijual. Sebelum bencana, sehari ia bisa mengantongi Rp 50.000 dari menjaring ikan.
Rita, pengungsi lain, akan menggunakan jaminan hidupnya untuk modal berjualan ikan. Dia tak mau lagi jadi kuli angkut batu dan pasir di Sungai Sanduay meskipun penghasilannya mencapai Rp 1 juta per minggu. Trauma terhadap banjir bandang belum sirna.
Soal jaminan hidup, kata David, hanyalah salah satu tuntutan pengungsi. Lebih dari itu, yang diharapkan adalah perhatian pemerintah kepada mereka....
