Akankah Amnesti Kembalikan Thaksin?
Sambil bermanuver menghindari kemacetan lalu lintas Kota Bangkok, yang konon tak kalah parah dengan Jakarta, pengakuan lumayan mengejutkan meluncur dari mulut Aphicart (29).
Dengan ringan dan terkesan tak peduli, sopir taksi yang mengantar Kompas ke kantor Komisi Pemilihan Umum (ECT) mengaku sangat senang Partai Pheu Thai menang pemilu. Padahal, partai itu identik dengan figur mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Thaksin hengkang ke luar negeri tahun 2006 sebelum dijatuhi vonis dua tahun penjara secara in absentia dalam kasus kejahatan korupsi. Dia dianggap mengemplang pajak hasil penjualan saham miliknya di perusahaan telekomunikasi terbesar milik Thailand ke investor Singapura.
”Namanya juga politisi, sepertinya sudah biasa kalau korupsi. Asal mereka tak melupakan rakyat kecil seperti saya. Menurut saya, tidak ada masalah kalau politisi korupsi,” ujar Aphicart ringan sambil tersenyum lebar.
Belakangan, Aphicart mengaku berasal dari salah satu desa di timur laut Thailand. Kawasan itu, juga Thailand utara, dikenal sebagai basis massa pendukung Thaksin. Nama Thaksin sangat populer akibat berbagai kebijakan populisnya semasa menjabat.
Dia tak segan-segan mengucurkan dana segar yang dialokasikan dalam berbagai skema pinjaman. Programnya yang paling populer adalah pinjaman desa, yaitu membagi uang satu juta baht ke setiap desa di Thailand tanpa proses berbelit.
Popularitas Thaksin diyakini menjadi modal Pheu Thai untuk merebut 265 kursi dari total 500 kursi parlemen. Pheu Thai mengusung adik bungsu Thaksin, Yingluck Shinawatra, yang jika tak ada aral melintang akan menjadi perempuan pertama di kursi PM Thailand. Yingluck memperkuat posisinya dengan merangkul empat partai politik lain sehingga menguasai 299 kursi parlemen.
Penghitungan resmi ECT memperlihatkan, Partai Demokrat pimpinan PM Abhisit Vejjajiva menduduki posisi kedua dengan 159 kursi. Demokrat mendapat dukungan besar di dua wilayah pemilihan, Kota Bangkok dan Thailand selatan.
Dukungan besar di Bangkok— merebut 23 kursi dari 33 kursi— disebabkan karakteristik masyarakatnya yang maju, berpendidikan baik, dan lebih ”melek” politik. Adapun di kawasan Thailand selatan, warga yang mayoritas Muslim punya pengalaman buruk dengan kebijakan ”tangan besi” Thaksin.
Seperti kakaknya, selama kampanye, Yingluck juga menebar ”janji-janji surga” yang tak kalah populis, yang terangkum dalam Visi 2020-nya. Beberapa janjinya adalah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Yingluck juga menjanjikan penurunan biaya hidup dengan memotong anggaran bahan bakar, mengalokasikan 100 juta baht ke tiap provinsi untuk mendanai segala hal terkait isu perempuan, dan pemotongan pajak pendapatan dari 30 persen menjadi 23 persen.
Yingluck juga menjanjikan kenaikan gaji pokok pegawai negeri menjadi 15.000 baht, menaikkan upah minimum buruh hingga 300 baht, membagikan iPad kepada semua pelajar SMP, dan pengembalian pajak kepada mereka yang pertama kali membeli rumah dan mobil.
Yang menarik perhatian adalah janji Pheu Thai untuk memberi amnesti atau pengampunan hukum sebagai upaya rekonsiliasi, yang diyakini salah satunya bakal terkait dengan kasus hukum atas Thaksin.
Jika janji ini diterapkan, Thaksin bisa melenggang pulang tanpa perlu takut jeruji penjara menantinya. Selain kasus korupsi, Thaksin juga terancam dijerat kasus terorisme menyusul insiden berdarah kelompok loyalis garis keras ”Kaus Merah”, yang bentrok dengan aparat keamanan tahun 2010.
Dalam insiden itu, sedikitnya 90 orang tewas, kebanyakan pendukung Thaksin yang berasal dari masyarakat miskin perkotaan dan desa pendukung Thaksin di utara dan timur laut.
Seperti diwartakan surat kabar The Nation, Abhisit memperingatkan langkah pemberian amnesti, terutama terhadap Thaksin, akan berdampak buruk pada situasi politik Thailand.
”Mengampuni satu orang dengan cara memberikan pengampunan juga kepada banyak orang lain sama artinya memberi pengampunan secara eksklusif terhadap satu orang itu. Membawa-bawa orang lain tidak lantas menyembunyikan tujuan utamanya,” kritik Abhisit.
Pengajar Fakultas Ilmu Politik Universitas Chulalangkorn Surat Horachaikul juga menentang rencana pemberian amnesti terhadap Thaksin tersebut. Menurut dia, amnesti tidak boleh diterapkan dalam kasus kriminal terkait korupsi.
”Kalau dia (Yingluck) cuma ingin memprioritaskan amnesti atas kejahatan kriminal sejumlah pihak, termasuk Thaksin, hal itu menjadi kemunduran besar bagi Thailand. Pemberian amnesti, seperti di Afrika Selatan terkait kebijakan apartheid, tidak secara sembarangan diberikan, apalagi untuk kasus kriminal,” ujar Surat mengingatkan.
Ia menambahkan, sangat tidak adil jika pelaku kriminal diberi pengampunan hukum sehingga lolos dari penjara karena orang itu menjadi bagian dari kekuasaan. Pengampunan itu sangat diskriminatif.
”Kelompok Kaus Merah juga meminta pemerintahan baru menyeret Abhisit ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas insiden berdarah tahun lalu. Mereka tak mau tahu mengapa insiden itu terjadi,” ujar Surat. (Wisnu Dewabrata, dari Bangkok, Thailand)
