Sudan Selatan Jadi Negara Baru

JUBA, KOMPAS,com - Rakyat Sudan Selatan, Sabtu (9/7/2011), merayakan kelahiran negara mereka, setelah memilih untuk merdeka dalam referendum berdasarkan ketentuan perjanjian perdamaian 2005 yang mengakhiri beberapa dekade perang saudara utara-selatan.

Negara itu memiliki ibukotanya di Juba dan telah diakui secara resmi oleh pemerintah Sudan (utara), yang bermarkas di Khartoum, beberapa jam sebelum perpisahan resmi terjadi.

Beberapa pejabat mengatakan kelahiran negara baru itu terjadi pada tengah malam antara 8 dan 9 Juli, dan upacara kemerdakaan resmi akan diadakan kemudian pada Sabtu malam.

"Pada tengah malam itu, bel-bel akan meraung di seluruh negara baru itu. Genderang akan ditabuh untuk menandai transisi bersejarah dari Sudan selatan menjadi Republik Sudan Selatan," kata sebuah pernyataan dari pemerintah selatan.

Menurut program resmi, Proklamasi Kemerdekaan Sudan Selatan akan dibacakan oleh ketua parlemen selatan James Wani Igga pada pukul 11.45 waktu setempat (pukul 15.45 WIB).

Republik baru yang belum berkembang tapi kaya-minyak itu memperoleh kemerdekaannya pada puncak perjanjian damai 2005 yang mengakhiri beberapa dasawarsa perang saudara dengan utara.

Pemerintah Khartoum adalah yang pertama mengakui negara baru itu, beberapa jam sebelum perpisahan resmi terjadi, langkah yang melancarkan jalan ke pembagian, yang hingga Sabtu, negara terbesar di Afrika itu.

Namun pengakuan itu tidak menghalau kekhawatiran akan ketegangan pada masa mendatang. Para pemimpin utara dan selatan masih belum menyepakati mengenai satu daftar masalah sensitif, yang diawali dengan garis tepat perbatasan, bagaimana mereka akan membagi cadangan minyak, dan sumber hidup kedua ekonomi itu.

Di Juba, rakyat di sudut-sudut jalan melambai-lambaikan bendera dan menari dalam sorotan lampu besar mobil, menyanyi sesaat sebelum tengah malam.

Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) telah memimpin gerakan pemberontak yang memerangi utara hingga 2005 dan sekarang mendominasi parlemen Sudan selatan.

Di Khartoum, sesaat sebelum pemisahan itu, Presiden Omar Hassan al-Bashir, yang sekarang hanya memimpin Sudan Utara, ia akan menghadiri perayaan kemerdekaan di selatan Sabtu malam.

"Saya ingin ke menekankan.... kesiapan kami untuk bekerja dengan saudara-saudara kami di Selatan dan membantu mereka membentuk negara mereka agar, Insya Allah, negara itu stabil dan berkembang. Kerja sama antara kita akan baik sekali, khususnya ketika kita akan menandai dan melindungi perbatasan sehingga di sana ada gerakan warga dan barang melalui perbatasan itu," kata Bashir.

Beberapa pengamat mengkhawatirkan kembalinya ke perang saudara jika perselisihan yang ada tidak dipecahkan.

Setelah pembagian tengah malam itu, Republik Sudan (Utara) kehilangan sekitar tigaperempat cadangan minyaknya, yang terletak di selatan, dan menghadapi masa depan dengan gerilya di wilayah Darfur dan Kardofan Selatan.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pada wartawan di Juba pada Jumat malam, ia yakin Sudan Selatan akan segera bergabung dengan badan global itu.

Sebelumnya di Khartoum, ia mendesak pemerintah utara agar mengizinkan penjaga perdamaian tinggal melewati mandat mereka (yang telah berakhir) guna mengawasi situasi di Kardofan Selatan, negara bagian minyak terbesar yang masih tersisa dari utara, dan tempat tak aman lainnya.