353 Titik Api Ditemukan di Kalteng

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang mengatakan, berdasarkan data Departemen Kehutanan sampai akhir Juni 2011, jumlah titik api di Kalteng mencapai 353 titik.

"Sedangkan di Kota Palangka Raya berdasarkan data yang ada, ditemukan sebanyak sembilan titik api," kata Agustin Teras Narang, di Palangka Raya, Senin (18/7/2011).

Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan ia kembali mengingatkan kepada walikota terhadap butir-butir kesepakatan bersama yang ditandatangani pada rapat koordinasi tanggal 3 dan 4 Maret 2008 lalu.

"Ada enam butir kesepakatan bersama yang ditandatangai pada rapat koordinasi itu. Pertama, melaksanakan secara konsisten rencana akasi pencegahan dan penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, hutan, lahan dan pekarangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Selanjutnya, sebut dia, kesepakatan kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi secara terpadu dan terus menerus. Ketiga, melaksanakan program PLTB serta pembinaan secara intensif kepada para peladang atau petani berpindah menjadi menetap di tingkat kecamatan hingga desa.

Kesepatakan keempat, melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.

"Kelima, membuat kebijakan yang merupakan solusi bagi para peladang atau petani yang membakar ladangnya dengan cara terkoordinir dan terawasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan asap yang berlanjutan, terutama pada musim kemarau," terangnya.

Sedangkan kesepakatan keenam, jelas dia, meningkatkan upaya deteksi dini dan pemadaman kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan dengan mengerahkan sumberdaya yang ada.

Berkenaan dengan solusi terhadap kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dan pekarangan dengan cara membakar, dikhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Kemudian, sambung dia, sehubungan dengan hal itu pula, maka pemerintah provinsi telah membuat Peraturan Gubernur Kalteng No: 52/2008, tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi masyarakat Kalteng, yang telah diubah melalui Peraturan Gubernur No: 15/2010.

"Perubahan ini difokuskan pada kewenangan luasan pemberian ijin pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara membakar secara terbatas dan terkendali," tandasnya.