RSBI Picu Pelegalan Mahalnya Pendidikan

GRESIK, KOMPAS.com — Belasan aktivis dari Aliansi Peduli Pendidikan dan Anak, Pattiro, Koalisi Perempuan Gresik, dan Persatuan Guru Tidak Tetap Gresik, Selasa (19/7/2011), berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan Gresik di Jalan Arif Rahman Hakim dan DPRD Gresik. Mereka menuntut pendidikan murah.

Selain berorasi, secara bergantian para aktivis tersebut juga membukukan tanda tangan bersama sebagai bentuk keprihatinan atas belum meratanya akses pendidikan bagi semua elemen masyarakat. Koordinator aksi, Harry Sulistyo, mengatakan, banyaknya sekolah berstatus/model rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) atau sekolah standar nasional (SSN) memicu pelegalan mahalnya biaya sekolah dan biaya akses pendidikan.

Aturan lokal dan regulasi pemerintah juga turut memicu komersialisasi dan deskriminasi dalam dunia pendidikan. Aliansi Peduli Pendidikan dan Anak menemukan sekitar 800 kasus pada dunia pendidikan yang menyebabkan siswa dan orangtuanya hanya pasrah dan tidak bisa menolak komersialisasi pendidikan.

Kepala Bidang Dasar Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Edi Sartono, menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dan segera berkoordinasi dengan stafnya.

"Kami akan segera mengecek dan mengklarifikasi ke lapangan. Jika ditemukan ada komersialisasi pendidikan, unit pelaksana teknis daerah di kecamatan akan segera memanggilnya. Ada sanksi bagi oknum guru atau kepala sekolah yang mengomersialisasi pendidikan," tuturnya.

Dalam data yang disampaikan ke dinas pendidikan, pengunjuk rasa melampirkan sejumlah kasus praktik ketidakadilan di dunia pendidikan. Praktik tidak adil itu mulai dari proses penerimaan siswa baru, penahanan ijazah, hingga jual-beli bangku kosong, serta banyak siswa siluman yang tadinya tidak diterima di sekolah negeri. Masalah pungutan terkait seragam dan buku yang memberatkan juga disertakan.