SEMARANG, KOMPAS.com — Matahari sudah tinggi saat Warsono asyik memperbaiki jalanya. Ia adalah seorang nelayan Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah. Jumat (22/7/2011) adalah hari kedelapan ia tak melaut. Waktunya selalu diisi dengan memperbaiki peralatannya yang rusak.
"Sekarang cari ikan susah. Kalau mau dapat hasil lumayan, harus berani agak ke tengah. Perahu saya kan kecil, enggak berani ke tengah. Jadi, dapat 5 sampai 7 kilogram saja sudah bagus," kata Warsono.
Menurut dia, untuk melaut ke tengah butuh modal yang cukup besar. Paling tidak butuh solar atau minyak tanah sampai 100 liter. Ia biasanya melaut 5-10 km dari bibir pantai, cukup membawa 10 atau 20 liter minyak.
Hal senada disampaikan Rochani, nelayan asal Morodemak yang selalu menjual hasil tangkapannya di Pasar Tambaklorok. Sekali perjalanan dengan perahu sedang, ia harus membawa sekitar 200 liter BBM.
"Tapi, biasanya hasil tangkapan tidak bagus, jadi sekarang, ya, seadanya saja. Ini saja sekarang ada kabar kalau BBM mau dinaikkan bulan Agustus. Enggak tahu, benar atau enggak," kata Rochani.
Dua nelayan dengan kebutuhan BBM yang berbeda itu ternyata memiliki permasalahan yang sama. Warsono yang menggunakan perahu kecil bermotor tempel lebih banyak menghabiskan uangnya untuk membeli BBM.
Demikian pula dengan Rochani. "Kalau BBM benar-benar dinaikkan, pasti kami akan lebih banyak libur karena modal untuk melaut lebih besar daripada hasilnya," kata Warsono.
Warsono lalu bercerita tentang kreativitas nelayan kecil Tambaklorok dalam menyiasati harga BBM. Awalnya mereka menggunakan solar saat harganya masih murah, tetapi awal tahun 2000-an mereka lalu menggunakan minyak tanah campur oli bekas mesin.
Itu pun tak lama karena dengan modifikasi sedikit ternyata motor tempel mereka bisa menggunakan minyak tanah murni. Saat itu minyak tanah masih murah karena disubsidi.
"Lama-lama minyak tanah mahal sekali, jadi kami kembali menggunakan solar," kata Warsono.
"Iya. Kok sekarang malah ada rencana menaikkan lagi harga BBM, sedangkan hasil tangkapan kami tetap, harga juga tetap," kata Rochani.
Menurut Riyono, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), pemerintah harusnya tetap memperhatikan kebutuhan nelayan dan memberi perlindungan.
Khususnya dalam pengelolaan energi BBM yang menyentuh hajat hidup orang banyak, pemerintah harus sangat hati-hati dalam menyikapi krisis energi yang terjadi saat ini. Rencana naiknya harga BBM itu karena usul Dana Moneter International (IMF).
"Usulan IMF untuk menaikkan harga bahan bakar minyak untuk saat ini rasanya tidak tepat. Bagaimana mau dinaikkan, harga sekarang saja sudah terasa mahal bagi petani dan nelayan miskin yang hidupnya tergantung pada BBM subsidi ini," kata Riyono.
Dalam monitoring PPNSI, secara nasional alokasi subsidi bahan bakar minyak 2011 sebanyak 244,5 triliun, naik 16,5 persen dari tahun 2010 senilai 192,7 triliun.
"Pantuan di lapangan, nelayan tradisional di Jateng, Jatim, dan Jabar terpaksa memakai bahan bakar campuran atau irek karena jika murni bahan bakar minyak solar harganya mahal dan kadang bisa rugi," kata Riyono.
Menurut Riyono, IMF selama ini lebih banyak menyusahkan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan paket kebijakan ekonominya, termasuk desakan membuka pasar bebas juga merupakan paket IMF yang membuat negeri ini terintervensi oleh Barat.
"Melihat sejarah IMF yang selalu merugikan Indonesia, sebaiknya pemerintah menolak usul IMF untuk menaikkan harga bahan bakar minyak," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang