Yudhoyono: Silakan Keluar dari Demokrat

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya kader yang menyimpang dari etika berpolitik, tidak bersih, tidak cerdas, dan tidak santun. Yudhoyono mempersilakan kader yang tidak patuh pada etika berpolitik untuk keluar dari keanggotaan Partai Demokrat.

”Siapa saja yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip dan etika perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Nama baik, citra, dan kehormatan partai di atas segalanya,” katanya saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan di Sentul International Conference Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7).

Rakornas dihadiri sekitar 5.300 pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia. Kekisruhan yang dipicu oleh penyimpangan yang melibatkan sekaligus ditudingkan oleh mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin menjadi topik penting dalam Rakornas.

Suasana krisis yang dialami Partai Demokrat terlihat dari sejumlah spanduk yang terpasang di seputar area kongres. Spanduk itu, antara lain, bertuliskan, ”Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, buruk sangka, dan adu domba” dan ”Bebenah hari ini, berhasil hari esok”.

Suasana tegang terasa sepanjang Yudhoyono menyampaikan pandangannya, terutama menyangkut krisis yang tengah dialami Partai Demokrat. Beberapa kali Yudhoyono meminta kepada peserta Rakornas untuk mendengarkan pernyataannya dengan saksama, terutama saat menyampaikan permasalahan yang menyangkut Nazaruddin.

Berdiri di depan

Selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Yudhoyono menyatakan, akan memimpin langsung pembersihan partai dari kader bermasalah. Dia juga memerintahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk memimpin dan menyelesaikan kemelut dalam partai.

”Menghadapi badai politik seperti ini, saya akan berdiri di depan, bersama saudara semua untuk menghadapi ujian ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pidatonya menegaskan, konsolidasi merupakan kebutuhan utama. Ia mengakui, Partai Demokrat masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Anas mengajak semua kader bersama-sama melakukan introspeksi, koreksi, dan perbaikan.

Namun, di sela-sela Rakornas, Anas menyatakan, Rakornas tidak akan membahas kader-kader bermasalah. Dia juga mengaku tidak mendengar adanya usulan penonaktifan dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Rumor penonaktifan Anas itu muncul setelah nama Anas sering disebut Nazaruddin, terlibat dalam sejumlah penyimpangan.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, pengurus pusat Partai Demokrat belum merencanakan restrukturisasi kepengurusan. Begitu pula wacana Kongres Luar Biasa dan penonaktifan Ketua Umum, bukan jalan keluar dari krisis yang dialami Partai Demokrat.

Partai Demokrat akan lebih fokus melakukan pendisiplinan serta memperketat pengawasan kader. Peran dan fungsi Dewan Kehormatan partai, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, akan lebih diefektifkan. Dewan Kehormatan akan dijadikan lembaga kontrol bagi semua kader Partai Demokrat agar tidak melakukan pelanggaran kode etik.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhony Allen Marbun mengaku tidak tersindir dengan pernyataan Yudhoyono tentang pembersihan partai dari kader bermasalah. ”Pernyataan itu harus dilihat secara komprehensif. Artinya, ada peraturan hukum, ada asas praduga tidak bersalah,” katanya.

Jhony Allen juga pernah disebut oleh mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abdul Hadi Djamal, terlibat dalam kasus korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia timur. Abdul Hadi Djamal sudah lebih dulu dihukum dalam kasus ini.

Pembukaan Rakornas sempat diwarnai unjuk rasa tunggal yang dilakukan artis pemerhati sosial Pong Hardjatmo, di luar Gedung Sentul International Conference Center. Tanpa banyak bicara, ia langsung membentangkan spanduk kecil bertuliskan ”Berantas Korupsi atau Bubar Saja, Jujur Adil dan Tegas”.

Setelah bersilat lidah dengan sejumlah kader Demokrat karena dilarang berunjuk rasa di sekitar arena Rakornas, Pong akhirnya dihalau meninggalkan lokasi Rakornas.

Ajang bersih-bersih

Secara terpisah, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, berpendapat, seharusnya Partai Demokrat menjadikan Rakornas sebagai ajang untuk melakukan pembersihan partai dari kader-kader bermasalah. Semenjak menjadi pemenang pemilu, Partai Demokrat dijadikan tempat berlindung sejumlah orang yang terbelit masalah hukum.

Selain itu, menurut pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, Partai Demokrat harus segara mengumumkan pemecatan sejumlah kader bermasalah, terutama mereka yang sudah benar-benar terbukti terlibat korupsi. Selain itu, investigasi juga dibutuhkan untuk mengurai kasus-kasus yang diduga melibatkan kader, seperti kasus Andi Nurpati yang terkait dengan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi dan Anas Urbaningrum yang beberapa kali disebut Nazaruddin terlibat penyelewengan keuangan negara.

Komentar dari Golkar 

Di Jakarta, kemarin, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, partainya tak mau mengharapkan keuntungan dari kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. ”Golkar merasa sakit kalau partner kami sakit,” ujarnya.

Meski sebagai pesaing dalam pemilu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Golkar alergi jika harus mengomentari kekacauan di Partai Demokrat saat ini, karena bisa muncul tudingan Partai Golkar ikut berada di balik kekisruhan ini. ”Nanti ada tudingan mister-mister lagi,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu unsur pimpinan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)—salah satu anggota koalisi pendukung Partai Demokrat—Noviantika Nasution, mengatakan, para peserta Rakornas di Sentul ini jangan hanya berpikir tentang dirinya sendiri.

”Di luar gedung jutaan orang mengikuti dan sudah punya opini dengan apa yang telah terjadi selama dua bulan ini,” ujar Noviantika Nasution. (NTA/WHY//OSD/BILL/NWO)