Inilah Resolusi Rakyat Papua di Inggris

LONDON,  KOMPAS.com — Setelah gagal dengan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Papua mencari cara lain: Konferensi Para Pengacara untuk Papua di Oxford, Inggris. Dalam konferensi yang terselenggara pada 2 Agustus lalu itu, tiga resolusi disepakati. Salah satunya adalah rakyat Papua berhak menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional.

Konferensi soal Papua itu merupakan yang pertama digelar di luar negeri. Berikut keterangan Benny Wenda, Ketua Free West Papua di Inggris, sebagaimana dilansir Radio Nederland, Kamis (4/8/2011).

Konferensi itu membahas mengapa rakyat Papua ditekan dan harus ikut kemauan negara-negara asing selain Indonesia, di antaranya Amerika Serikat dan Belanda. Rakyat Papua selalu merindukan hak-haknya yang menurut standar hukum internasional. "Itu yang menjadi akar masalah di Indonesia sejak tahun 1963, di mana Indonesia secara ilegal menguasai tanah Papua. Sampai hari ini terjadi pembunuhan, pemenjaraan, dan pemerkosaan di mana-mana."

Konferensi tersebut juga menilai dan melihat kembali apa yang terjadi. Sebetulnya ada tiga kesepakatan. Namun, sampai saat ini belum diumumkan secara resmi. Poin terakhir adalah rakyat Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional.

Benny menjelaskan, referendum Pepera yang terjadi sesuai dengan kesepakatan New York ternyata tidak dilaksanakan di lapangan. Yang harus terjadi, lanjutnya, adalah one man one vote. Namun, rakyat Papua tidak pernah memilih dan tidak pernah dipilih. Indonesia sebetulnya sudah menyetujui hal tersebut, tetapi tidak pernah dilaksanakan di Papua.

Sementara itu, kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa hari terakhir, menurut Benny, sebetulnya sudah "diatur" sehubungan dengan adanya konferensi tersebut. "Dua hari sebelumnya sudah ada kekerasan di mana-mana. Ini merupakan skenario supaya militer ada di Papua. Supaya dunia luar melihat bahwa rakyat Papua itu menciptakan kekerasan."

Benny menduga skenario tertentu dilakukan intelijen Indonesia dengan militer. Jadi, yang terjadi pada setiap acara yang menyangkut kegiatan konferensi selalu saja seperti ini. Ini bakal menjadi pertanyaan besar oleh dunia.

Konferensi sehari soal Papua di London itu diikuti 150 wakil Papua di seluruh dunia dan perwakilan kelompok hak asasi manusia.