JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih lebih dimaknai sebagai pesta hura-hura pemilihan umum. Ini terlihat dari mulai maraknya pembicaraan bursa calon presiden 2014-2019 meski pemilu masih tiga tahun lagi.
"Semua hanya terfokus pada pemilu dan bukan bagaimana mengisi waktu lima tahun untuk melakukan kerja secara demokratis demi kemaslahatan rakyat. Ini pseudo democracy (demokrasi semu) yang tidak lagi memiliki makna buat masyarakat," kata Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Sabtu (6/8/2011), di Jakarta.
Saat ini, sejumlah kalangan mulai menyebut calon presiden untuk Pemilu 2014. Partai Serikat Rakyat Independen telah menyatakan mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa nama lain yang mulai disebut adalah Prabowo Subianto oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, dan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional.
Yunarto menilai, politik nasional saat ini seperti kembali ke masa awal reformasi, yang disibukkan oleh perebutan kekuasaan politik oleh para elite. Bahkan, bisa dikatakan, 2009-2014 adalah era kampanye politik menuju 2014 dan bukan era bekerja.
"Ini adalah cerminan dari kondisi psikologi politik secara riil yg terjadi di level elite. Tertutupnya kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju dalam Pemilu Presiden 2014 telah melipatgandakan nafsu politik dari semua aktor," tuturnya.
Akibatnya, lanjut Yunarto, wacana seperti tentang koalisi pemerintahan, politik hukum, dan pencalonan presiden menjadi lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang