Surati Nazar, Presiden Tak Konsisten?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sehari setelah tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 M Nazaruddin menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan bahwa Presiden tak akan menanggapinya.

Pada surat tersebut, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat meminta agar Presiden tak mengganggu istri dan anaknya. Sebagai gantinya, Nazaruddin tak akan mengungkap keterlibatan para elit partai pemenang Pemilu 2009 tersebut pada kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Namun, dua hari setelahnya, tepatnya Minggu (21/8/2011), Presiden malah menyurati balik Nazaruddin. Beberapa pihak menyatakan hal ini sebagai bentuk inkonsistensi Presiden. Lantas, apa tanggapannya?

"Ya itu benar, bahwa pada kenyataannya ini memang tidak jelas konteksnya. Dalam arti tidak ada kaitannya antara Presiden dengan kasus hukum. Namun kita tahu bahwa beberapa hari ini (surat Nazaruddin) telah menjadi kontorversi di publik, telah menjadi perdebatan dan adanya dikaitkan dengan Presiden. Maka, oleh sebab itu, dipandang perlu untuk merespons untuk menjawab secara tertulis surat nazarddin seperti kemarin telah disampaikan," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Menurut Julian, ada dua esensial terkait surat yang disampaikan Presiden kepada Nazar pada Minggu (21/8/2011) kemarin. "Pertama, agar masyarakat Indonesia mengetahui duduk persoalannya. Kedua, agar (masyarakat) mengetahu secara baik posisi Presiden dalam menyikapi dan menanggapi atau merespon kasus-kasus hukum, termasuk proses hukum Nazaruddin," kata Julian.