Muhaimin: Saya Prihatin dan Sedih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan akan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kamis (25/8/2011), KPK menangkap dua orang pejabat Kemnakertrans yang diduga menerima suap terkait kasus pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten pada APBN-P 2011 Kemnakertrans.

"Kita mendukung KPK untuk mengungkap supaya tidak terulang lagi kasus-kasus seperti itu," kata Muhaimin kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Dua pejabat Kemnakertrans yang dimaksud adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan serta Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans I Nyoman Suisanaya. Selain dua orang pejabat tersebut, KPK juga menangkap satu orang pengusaha bernama Dharnawati yang diduga sebagai pemberi suap.

Ketiga orang itu ditangkap secara terpisah. Nyoman ditangkap di lantai 2 Gedung A Ditjen P2KT, Kemnakertrans, di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, pukul 15.00 WIB. Dadong ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pukul 16.00 WIB, sedangkan Dharnawati ditangkap pukul 15.30 WIB di daerah Otista.

Muhaimin menilai, tindakan dua pejabatnya tersebut telah mencoreng kementeriannya. Ia meminta agar pejabat-pejabat lainnya lebih mewaspadai tindakan-tindakan tersebut. "Pada dasarnya saya prihatin dan sedih, kemudian kecewa atas apa yang terjadi sehingga kita mendukung KPK untuk melakukan langkah pengusutan," kata Muhaimin.

Seperti diberitakan sebelumnya, uang senilai Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai uang suap itu diberikan Dharnawati melalui seorang pegawai Kemnakertrans berinisial S. Uang disimpan dalam kardus bekas durian di lantai 2 Gedung A Kemnakertrans yang kemudian disita penyidik.

Diduga, fee tersebut diberikan sebagai imbalan karena perusahaan yang diwakili Dharnawati akan menjadi pelaksana proyek pembangunan infrastruktur itu.