Pemberian Gelar Doktor Dikecam
”Sebagai orang UI, saya malu,” tegas Prof Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (26/8) pagi. ”Duka kita atas pemancungan Ruyati belum cair, lalu akademisi memberi gelar doktor kehormatan atas nama kemanusiaan. Ini maksudnya apa?” sergah guru besar bidang hukum UI itu
Pakar komunikasi UI, Ade Armando, mengatakan, pemberian gelar itu memprihatinkan dan mengabaikan nurani bangsa karena sang raja tak punya prestasi apa pun dalam tiga kriteria yang dikemukakan Rektor UI, yakni bidang perdamaian global, kemanusiaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
”Arab Saudi memiliki catatan sangat buruk dalam hal perlindungan atas hak-hak asasi manusia, tidak memiliki catatan membanggakan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan dikenal sebagai pendukung penyebaran ajaran Islam yang eksklusif, tidak toleran, dan anti-keberagaman,” tandas Ade.
Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, menambahkan, ”Secara pemikiran keislaman, dalam 10 dekade terakhir ini tak ada pemikiran moderat yang dicetuskan ulama Saudi.”
Menurut Zuhairi, hukum pidana yang dianut Arab Saudi sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. ”Raja Abdullah belum memenuhi prasyarat sebagai tokoh Muslim moderat, apalagi perjuangan kemanusiaan karena Arab Saudi masih memberlakukan perbudakan. Raja tak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan tak manusiawi oleh para majikan di Saudi.”
Kasus terbaru, seperti dipaparkan Anis Hidayah dari Migrant Care, adalah tewasnya Ernawati asal Kabupaten Pati. Ernawati meninggal di rumah majikannya di Arab Saudi, Februari lalu, tetapi jenazahnya baru dipulangkan pada akhir Juli 2011.
”Rumah Sakit di Arab menerangkan Ernawati meninggal karena racun tikus, tetapi hasil otopsi ulang di RSCM, Jakarta, yang baru selesai kemarin menyatakan dia meninggal karena disiksa,” ujar Anis.
Anis, bersama sejumlah organisasi buruh migran, memberikan keterangan pers, Jumat (26/8), saat ini 26 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dari seluruh TKI yang tewas, 32 persen terjadi di Arab Saudi, kedua terbesar setelah Malaysia, yang sekitar 46 persen.
”Dengan penghargaan itu, rasa keadilan korban telah dilukai,” sergah Riza Fajar Ul Haq dari Maarif Institute.
Menurut Okky Asokawati, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, langkah Rektor UI memberikan gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan; SK Rektor UI Nomor 1312 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178 Tahun 2001.
Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 dikatakan, gelar doktor kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia, khususnya sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya.
”Apanya yang luar biasa? Pelanggarannya?” sergah Okky, yang menyatakan segera berkoordinasi dengan Ketua Komisi IX DPR RI untuk meminta penjelasan Rektor UI.
Okky melanjutkan, dalam Pasal 4, Ayat (1) dan (2) SK Rektor UI Nomor 1312 Tahun 2008 dikatakan, tempat upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan adalah kampus universitas, dapat dilakukan pada saat wisuda, dies natalis atau waktu lain yang ditentukan rektor, tetapi tetap di universitas.
”Pemberian penghargaan itu tak lazim sebagaimana biasanya karena diantarkan langsung ke Istana Raja Abdullah di Arab Saudi,” ungkap Anis, yang mempertanyakan barter dari pemberian penghargaan terhormat itu di tengah keprihatinan terhadap hak-hak kemanusiaan buruh migran Indonesia di Arab Saudi.
