Kementerian agar Lapor Keuangan
”Presiden memberikan perhatian sangat tinggi atas permasalahan ini. Kementerian-kementerian diminta melaporkan segera, terutama yang serapan belanja modalnya rendah. Dan kami akan minta kementerian untuk mempercepat penyerapan belanja modal karena waktu mepet,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai halal bihalal di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin (5/9).
Dalam waktu satu-dua hari ini, menurut Hatta, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi untuk mendorong kementerian-kementerian bekerja keras membelanjakan anggaran yang telah tersedia. Meski demikian, ia berharap serapan anggaran belanja tahun ini setidaknya tidak lebih kecil dibanding 2010.
Data yang ada menyebutkan, serapan anggaran seluruh kementerian dan lembaga sampai semester I-2011 hanya 26 persen dari total anggaran (APBN-P 2011), yakni Rp 1.320,8 triliun.
”Terus terang saya tidak happy kalau defisit sudah dinaikkan dari 1,8 persen jadi 2,1 persen tapi serapannya masih rendah. Itu kan ada cost of money-nya. Ada dana yang kita tanggung karena bersumber dari utang, itu kan jadi beban,” kata Hatta.
Salah satu faktor penyebab persoalan tersebut, menurut Hatta, adalah kementerian tidak siap melaksanakan proyek. Proses tender kadang-kadang makan waktu, apalagi jika proyeknya sendiri tidak dipersiapkan matang. Bahkan, laporan menyebutkan, ada tender ulang sementara waktu sudah mepet.
Solusinya, menurut Hatta, adalah dengan melakukan tender awal. Setelah ada persetujuan anggaran dari DPR, kementerian bisa langsung melakukan tender awal sebelum Januari dengan catatan tender batal demi hukum jika dana urung cair.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menyatakan, rendahnya serapan anggaran merupakan persoalan klasik yang tak kunjung selesai, bahkan kian parah. Salah satu indikatornya adalah penyerapan anggaran belanja modal untuk semester I tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu.
”Kita tahu bahwa alokasi anggaran modal terbesar 2011 adalah untuk infrastruktur. Untuk itu perlu adanya dukungan kebijakan lain, misalnya soal pembebasan lahan dan persiapan visibility study. Yang terjadi adalah anggaran sudah dialokasikan, tapi persiapannya tidak dilakukan. Ini salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran,” kata Hendri.
Anggaran, lanjut Hendri, digembar-gemborkan berbasis kinerja. Namun, porsi terbesar justru untuk kegiatan rutin. Akibatnya, kemampuan stimulus anggaran lemah.
Persoalan ini juga persis terjadi pada dana transfer ke daerah yang trennya kian besar. Kecepatan transfer tidak sebanding pengelolaan anggaran di daerah.
”Dengan sisa waktu tinggal kurang dari empat bulan, bisa saja terjadi anggaran asal diserap saja. Tapi saya khawatir, anggaran akhirnya tidak diserap dengan harapan bisa mengoreksi defisit. Sangat merugikan,” ujarnya
Menurut Hendri, pertama, dari pembiayaan (utang) ini akan membebani APBN. Kedua, hal ini akan membebani ekonomi nasional berkaitan dengan suku bunga tinggi. Ketiga, ini merugikan karena utang tak dimanfaatkan.
Kementerian Keuangan melaporkan, dana menganggur dalam rekening pemerintah hingga akhir Juni 2011 mencapai Rp 104,1 triliun. Penyebabnya, realisasi penerimaan lebih cepat dibandingkan realisasi belanja ditambah dana hasil penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri.
