Usut Sumber Dana Kongres Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mau mengusut asal-usul dana puluhan miliar rupiah yang diduga digunakan untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.

Pengusutan itu penting untuk memastikan, bahwa dana partai itu benar-benar bersumber dari uang halal, bukan hasil dari menggerogoti APBN.

Imbauan disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bachtiar Effendy di Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Sebagaimana diberitakan, Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, Senin (12/9/2011), mengutip keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang mengakui adaanya dana sekitar Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung. Hal serupa diungkapkan staf Nazaruddin, Yulianis, dengan jumlah uang berbeda, yaitu Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS.

Menurut Bachtiar Effendy, keterangan adanya dana puluhan miliar rupiah itu tentu menarik perhatian, terutama karena besarnya dana untuk sebuah kongres partai politik.

Namun, KPK sebaiknya tidak hanya berhenti di sini, melainkan lebih jauh mengusut, dari mana sumber dana sebesar itu. Perlu dipastikan, bahwa dana itu berasal dari sumber yang legal, bukan dari sumber-sumber ilegal, apalagi hasil menggerogoti APBN.

"Soal dana kongres, harus dipastikan, bahwa itu diperoleh dengan cara-cara yang legal dan halal secara hukum di Indonesia. KPK semestinya menelusuri semua petunjuk atau isyarat yang mengarah ke situ. Namun, masalahnya, apakah KPK punya tenaga, energi, dan alat ke arah itu?" katanya.

Muhammad Nazaruddin dan Yulianis diharapkan mau bekerja sama dengan memberikan data-data akurat dan bukti-bukti yang membenarkan keterangannya.

Partai Demokrat sendiri juga harus proaktif untuk membuktikan apa yang dituduhkan Nazaruddin itu tidak benar. Saat ini kesempatan bagi partai ini untuk membersihkan diri dari berbagai anggapan negatif.