Pemerintah Targetkan Rekrut 30.000 Petugas Lapangan
JAKARTA, KOMPAS.com
”Penambahan ini harus didiskusikan dengan lembaga terkait agar sesuai dengan program reformasi birokrasi,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (15/9).
Perekrutan itu diharapkan bisa menggantikan petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang akan pensiun. Keberadaannya sebagai ujung tombak penyuluhan KB sangat penting di tengah mengendurnya semangat ber-KB masyarakat dan kompleksnya persoalan kependudukan di Indonesia.
Dampak melemahnya program KB sejak era Reformasi terasa dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,45 persen periode 1990-2000 jadi 1,49 persen pada 2000-2010.
Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan usia 15-49 tahun atau angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) tahun 2009 mencapai 2,3, meleset dari perkiraan yang hanya 2,2. Kondisi ini akibat stagnasi TFR tahun 2002-2007 di angka 2,6.
Sugiri mengatakan, kebutuhan PLKB sebenarnya 35.000 orang. Kondisi ini dinilai para ahli demografi jauh dari kebutuhan ideal. Untuk 75.410 desa/kelurahan, maka 35.000 PLKB berarti satu petugas PLKB harus mengurus 2 hingga 3 desa/kelurahan. Idealnya, tiap desa/kelurahan memiliki seorang petugas PLKB.
PLKB di Jawa akan berhadapan dengan banyak keluarga yang diurus akibat besarnya populasi di Jawa. Adapun PLKB di luar Jawa akan berhadapan dengan luasnya wilayah kerja.
Ratningdiah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nusa Tenggara Barat (NTB), mengatakan,
NTB kekurangan 631 tenaga PLKB. Saat ini, hanya ada 400 PLKB untuk 1.031 desa/kelurahan di NTB. Hal itu dikatakan di sela-sela Jambore Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Suranadi, Lombok Barat, Kamis.
Kekurangan tenaga membuat satu PLKB menangani lebih dari dua desa. Misalnya, 33 desa di Kabupaten Lombok Utara hanya dilayani empat petugas PLKB.
Mereka menjadi tulang punggung program kependudukan, seperti membantu warga merencanakan kelahiran, kapan ibu melahirkan, dan sampai usia berapa bayi diberi ASI.
Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan, posisi PLKB penting dan berkontribusi dalam pembangunan kependudukan, meski terkadang kurang diperhatikan, dan sarana terbatas.
Keterbatasan yang dimaksud, seperti dikatakan sejumlah petugas PLKB, antara lain terkait anggaran untuk pendataan keluarga yang hanya Rp 200.000 per desa tahun 2010. Dana itu diberikan, antara lain, kepada para kader mitra kerja PLKB. Tiap kader mendapat Rp 10.000 sehingga PLKB harus nombok jika kurang.
