Mewaspadai Krisis Air
Diberitakan, apabila sampai awal Oktober belum juga turun hujan, enam dari 16 waduk utama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi terancam kekeringan.
Masih terkait dengan air, belum lama ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa saat ini—untuk pertama kali dalam sejarah peradaban manusia—jumlah penduduk dunia di perkotaan menempati angka tertinggi: 3,3 miliar jiwa!
Penambahan jumlah penduduk di perkotaan berlangsung sangat cepat, setiap detik bertambah dua orang. Kondisi itu, antara lain, disebabkan oleh peningkatan secara alami populasi perkotaan (50 persen), reklasifikasi dari area pedesaan menjadi area perkotaan (25 persen), dan karena urbanisasi (25 persen).
Pesatnya pertumbuhan penduduk kota membawa konsekuensi makin beratnya beban negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan sosial dasar penduduk. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi. Banyak negara di dunia, terutama negara berkembang, tidak mampu menyediakan kebutuhan hidup paling hakiki tersebut. Saat ini terdapat 827,6 juta orang tinggal di kawasan kumuh tanpa akses air minum dan sanitasi yang memadai. Kondisi buruk ini memicu berjangkitnya berbagai macam penyakit.
Pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 2 undang-undang itu menegaskan bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, Pasal 4 dan 5 menegaskan bahwa sumber daya air memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup yang sehat, bersih, dan produktif.
Namun, seiring dengan bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, makin banyak pihak yang berpikiran pragmatis dalam mengelola sumber daya air di daerah. Saat ini telah muncul banyak gugatan terhadap pengelolaan sumber air yang sudah berlangsung ratusan tahun dan ujung-ujungnya adalah tuntutan pembagian uang. Kondisi seperti ini harus disikapi dengan serius, terutama bagi daerah yang secara alami tidak memiliki sumber daya air di wilayah sendiri.
Konflik kepentingan pengelolaan sumber daya air akan selalu terjadi di berbagai sektor kehidupan, antara lain sektor pertanian, air bersih/air minum, industri, serta keperluan rumah tangga. Pengambilan air untuk pemenuhan air bersih perkotaan dari sumber air yang semula untuk pertanian sangat berpotensi menimbulkan konflik.
Apalagi jika pengurangan debit itu menurunkan indeks pertanaman (cropping index) dan mengakibatkan gagal panen. Oleh karena itu, pemanfaatan air dengan prinsip berbagi air secara proporsional (proportional water sharing) harus dilakukan sejak dini. Dalam prinsip ini, pengelolaan air memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, kontribusi sektor pertanian, industri, air minum, air untuk kepentingan sanitasi, serta potensi lestari sumber daya air.
Pemenuhan air bersih dan sanitasi merupakan domain negara/pemerintah. Pada umumnya kota-kota besar di Indonesia saat ini terlihat kedodoran dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, saat ini baru mampu memasok 62 persen dari kebutuhan yang ada. Dari angka 62 persen itu pun banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
Untuk mengatasi permasalahan air ini, pemerintah kota di Indonesia dapat mencontoh berbagai pendekatan yang telah ditempuh pemerintah kota di sejumlah negara, seperti Accra (Ghana), Alexandria (Mesir), Belo Horizonte (Brasil), Granada (Nikaragua), Lima (Peru), dan Zaragoza (Spanyol).
Kota-kota tersebut mengutamakan peningkatan akses kepada sistem suplai air, peningkatan akses ke fasilitas sanitasi, air bersih untuk warga miskin, partisipasi sosial masyarakat, manajemen permintaan, peminimalan kehilangan, serta peningkatan kesadaran melalui pendidikan.
Proyek percontohan yang pernah dilakukan di Alexandria fokus pada perbaikan infrastruktur dasar air minum dan saluran air kotor (drainase) serta menghadirkan sebuah model bagaimana mengimplementasikan manajemen air perkotaan yang terintegrasi (integrated urban water management). Aktivitas yang ditempuh antara lain menggunakan peralatan penghemat air dan memanfaatkan sumber air alternatif untuk pengamanan kualitas air minum dengan memanfaatkan air tanah untuk irigasi areal hijau.
Upaya lain yang ditempuh adalah meminimalkan kehilangan air dari jaringan pipa dengan memperbaiki dan memasang
Aktivitas lain yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan air di perkotaan adalah dengan melakukan pemanenan air hujan. Di Anne Frank and Pedro Guerra Schools di Belo Horizonte, ada proyek percontohan yang memfokuskan pada penyimpanan dan penggunaan air hujan untuk irigasi kebun, lahan komoditas pertanian, serta untuk menyiram halaman sekolah. Demonstrasi seperti ini sangat baik untuk ajang pendidikan bagi siswa menyangkut berbagai isu tentang air (konsumsi, pemanfaatan, penghematan, dan kualitas).
Gerakan hemat air perlu digalakkan kembali di semua sendi kehidupan. Gerakan ini dapat dimulai dari hal-hal paling kecil, misalnya dengan memanfaatkan ulang air buangan untuk menyiram tanaman di halaman atau untuk mengguyur toilet, bahkan juga pada kegiatan ekonomi yang paling banyak membutuhkan air, yaitu sektor pertanian. Kampanye more crop per drop (makin banyak tanaman dengan setitik air) perlu dimasyarakatkan kepada petani melalui berbagai teknologi budidaya yang lebih hemat air.
