Demokrat Tidak Berani

Kompas.com - 18/09/2011, 01:54 WIB

Bogor, Kompas - Meski wacana perombakan kabinet atau reshuffle terus bergulir, Partai Demokrat tidak berani ikut mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera merombak kabinet. Partai Demokrat tidak boleh mencampuri dan juga tidak dilibatkan dalam rencana itu.

Demikian kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik, yang juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/9).

Ia memandang desakan politisi di DPR agar Presiden merombak kabinet merupakan aspirasi yang pasti didengar Presiden. Namun, keputusan apa yang akan diambil, hal itu sepenuhnya terserah Presiden. ”Jadi, jangan sampai mendesak-desak. Jangan harus begini, harus begitu. Demokrat saja tidak berani, kok,” katanya.

Ia tak memungkiri, kinerja kementerian dan kasus-kasus korupsi di kementerian menjadi perhatian Presiden.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, mengaku tak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perombakan kabinet. Ia pun menyatakan siap jika sewaktu- waktu diganti dari jabatan Menpora.

”O... siap saja (diganti), namanya hak prerogatif Presiden, tentu Presiden berhak mengevaluasi menteri-menterinya kapan saja Presiden mau merombak,” katanya.

Terkait kasus dugaan korupsi di kementeriannya, Andi menyatakan telah memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa ia tak terlibat. Meskipun demikian, apa pun keputusan Presiden, ia akan mematuhinya.

Kemarin saat dihubungi Kompas seputar soal isu reshuffle kabinet, sosiolog yang kini menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparringa mengatakan, selama hampir dua tahun ini, Presiden melihat dan merasakan sendiri beberapa kekurangan terkait dengan kinerja pemerintahan pada umumnya dan kabinet pada khususnya.

Oleh sebab itu, menyadari sifat kritis dari tiga tahun waktu pemerintahan yang tersisa, peningkatan kinerja menjadi prioritas dan momentum bagi Presiden untuk melakukan perubahan.

”Presiden Yudhoyono akan memakai semua kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan perubahan yang penting dan perlu agar gap (kesenjangan) di antara apa yang kami kerjakan dan persepsi publik tentang hasil pembangunan menjadi lebih kecil,” kata Daniel.

Menurut dia, semua koreksi dan arah kebijakan baru ini merupakan penegasan kembali pada prinsip ”bertindak untuk rakyat” dan bukan pencitraan. ”Ini sangat penting. Sebab, ini saatnya kami menjawab sebagian keraguan publik atas kepemimpinan Presiden Yudhoyono,” kata Daniel lagi.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kemarin meminta masyarakat bersabar dan menunggu. ”Presiden pasti akan melakukan pada waktu dan momentum yang tepat,” lanjutnya. 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, A Malik Haramain, di Jakarta, kemarin, menyarankan, perombakan atau pergantian anggota kabinet dilakukan berdasarkan etos kerja.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan, perombakan kabinet jangan sampai dilakukan karena ditekan kelompok-kelompok kepentingan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kemarin mengatakan, ”Percayalah, Presiden membaca semua aspirasi.” (HAR/BIL/NTA/why)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau